Ada 118 Ribu Ormas di Jawa Timur, Pemkot Surabaya Baru Bisa Data 240 Ormas

Bakesbangpol juga mendorong peran aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial.

“Ya tentunya peran serta masyarakat. Kita lakukan pembinaan, dialog, harmonisasi masyarakat,” kata Tundjung yang juga mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya ini.

Ia menekankan masyarakat harus berani melaporkan jika menemukan tindakan kriminal atau premanisme.

Namun laporan tersebut harus dilakukan oleh korban langsung kepada aparat penegak hukum.

“Kalau di polisi yang merasa dia korban, dia harus melaporkan. Korbannya sendiri harus berani melaporkan, karena korban biasanya malas melaporkan,” ujarnya.

Sebagai langkah preventif, Pemkot Surabaya berencana menggelar pertemuan rutin dengan berbagai pihak guna menyinergikan langkah pembinaan ormas.

Pemerintah juga akan memperkuat edukasi publik untuk mencegah konflik sosial, termasuk konflik berlatar suku dan agama yang kerap ramai di media sosial.

“Sering pertemuan, sosialisasi, menyampaikan konten-konten positif. Masyarakat harus menyaring informasi sebelum sharing,” tuturnya.

Bubarkan Ormas yang Terbukti Pelanggaran Berat

Terkait pemetaan wilayah rawan gesekan sosial, Tundjung menegaskan bahwa kewenangan tersebut berada pada kepolisian.

Pemkot Surabaya hanya melakukan pemantauan, pembinaan, serta menyampaikan data awal berdasarkan laporan yang masuk.

“Peta kerawanannya dari kepolisian. Indikatornya biasanya banyaknya aduan, kepadatan penduduk, dan kondisi sosial ekonomi,” katanya.

Menindaklanjuti arahan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk membubarkan ormas yang terbukti melakukan pelanggaran berat, pihaknya akan berkolaborasi dengan lintas instansi.

Menurutnya, kebijakan pembubaran ormas tidak bisa hanya didasarkan pada Pemda saja.

Menurutnya, mekanisme pembubaran ormas harus mengikuti aturan perundang-undangan dan kewenangan pemerintah pusat.

"Sebab, mereka terdaftarnya kan di Kemenkumham, di AHU,” jelasnya.

Dengan pendekatan pembinaan, koordinasi lintas lembaga, serta keterlibatan aktif masyarakat, Pemkot Surabaya berharap potensi penyimpangan yang mengatasnamakan ormas dapat dicegah sejak dini tanpa menimbulkan kegaduhan sosial.