Ribuan Warga Pasuruan Tolak Pembangunan Instalasi Militer, Kapok Kasus Peluru Nyasar di Permukiman

Ringkasan Berita:

• Ribuan warga Kecamatan Nguling Pasuruan menggelar aksi menolak pembangunan fasilitas militer di Puslatpurmar Grati yang tanpa sosialisasi.
• Warga memaksa dua alat berat menghentikan pemeratan lahan dan menggiringnya kembali ke barak milik Puslatpurmar.
• Penolakan warga diduga menjadi buntut konflik dengan TNI yang bertahun-tahun tidak menemukan solusi.

SURYA.CO.ID, PASURUAN - Ribuan warga Sumberanyar, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan mendorong kembali dua alat berat berupa eskavator dan loader ke barak Pusat Latihan Tempur Marinir (Puslatpurmar) 03 Grati, Jumat (14/11/2025) sore.

Sebelumnya, dua alat berat itu melakukan pemerataan lahan di Dusun Gunungbukor, Desa Sumberanyar. Warga mengetahui dari informasi yang berkembang bahwa di lahan itu akan dibangun instalasi militer, bisa berupa bangunan ataupun fasilitas.

Pendorongan kembali alat berat ke barak itu sempat membuat arus lalu lintas arah Probolinggo ke Pasuruan atau sebaliknya lumpuh. Itu karena warga melakukan aksi jalan kaki dari lokasi yang akan dibangun gedung sampai pintu masuk Puslatpurmar 03 Grati.

Jaraknya, kurang lebih 5 KM sehingga kendaraan yang melintas di ruas ini harus berhenti sebentar. Setibanya alat berat di Puslatpurmar, warga langsung menggelar aksi damai dengan menyampaikan aspirasi dan tuntutannya. 

Eko Suryono, salah satu tokoh masyarakat mengatakan, hari ini bersama warga Indonesia yang berpegang teguh pada konstitusi ingin menyampaikan aspirasi, dan tuntutan terkait rencana pembangunan instalasi militer.

Eko mengatakan, aksi turun jalan dan pendorongan kembali alat berat ke barak ini adalah bentuk protes terhadap rencana pembangunan gedung yang tidak pernah disampaikan dan disosialisasikan sebelumnya. 

''Kenapa warga menolak, karena rencana pembangunan instalsi militer ini ada di lahan yang dekat dengan permukiman warga. Kedua, selama ini sudah banyak kasus peluru nyasar di sini, bagaimana nanti kemudian jika ada tambahan instalasi militer lagi,'' kata Eko.

Eko menyebut, jangan sampai warga dibuat waswas karena hidup dalam lingkungan militer. Sengketa lahan ini sudah terjadi puluhan tahun saja tidak ada solusinya. Sudah pernah ke dibawa ke Bupati, Gubernur, Kementrian, tetapi belum ada jalan keluarnya.

''Harapan kami kepada Presiden Prabowo tercinta, bapak kemarin di Pasuruan ini menang besar, tolong kami, tolong lindungi kami. Sekali lagi, tolong pak Presiden Prabowo, beri kami solusi yang arif dan bijaksana,'' terangnya.

Disampaikan Eko, ada 10 desa di dua kecamatan dengan jumlah penduduk 40 ribu jiwa yang masuk dalam wilayah konflik ini. Menurut Eko, ini bukan angka yang besar dan kecil jika Presiden mau membantu menyelesaikan masalah ini. 

''Kami tidak mau diadu domba dengan TNI, kami rakyat Indonesia. Kami sebagai warga hanya menuntut hak kami yang sejujurnya hanya ingin hidup enak, tenang, nyaman di negara yang sudah merdeka berkat perjuangan pahlawan,'' urainya.

Eko mengajak semua pihak untuk membuka hati bersama. Ia sangat meyakini, tugas TNI sesuai dengan undang-undang sejatinya untuk melindungi tumpah darah, bangsa dan segenap rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

''Kami sebagai rakyat Indonesia akan terus menjunjung tinggi konstitusi, kami juga tidak ingin ada benturan dengan TNI. Saya berharap TNI dan rakyat sama - sama patuh terhadap konstitusi dan mencari solusi,” paparnya.

Politisi NasDem ini menjelaskan, kemauan warga adalah tidak ada lagi rencana ini. Ia mendesak, rencana pembangunan ini dibatalkan atau dipindahkan ke lokasi yang jauh dari permukiman warga.

Reaksi Positif Danpuslatsus