GUSDURian Jombang: Gus Dur Layak Jadi Pahlawan Nasional, Soeharto Tidak

Ringkasan Berita:

• GUSDURian Jombang bersyukur atas penetapan Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto.
• Mereka menilai Gus Dur layak karena perjuangannya untuk kemanusiaan pluralisme, dan keadilan sosial.
• GUSDURian mengkritik pemberian gelar serupa kepada Soeharto yang dianggap bertentangan dengan semangat reformasi.

SURYA.CO.ID, JOMBANG – Komunitas GUSDURian Jombang di Jawa Timur (Jatim), menyambut dengan rasa syukur dan haru terhadap keputusan pemerintah yang menetapkan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional.

Penganugerahan tersebut, diserahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto kepada keluarga Gus Dur di momen peringatan Hari Pahlawan pada Senin (10/11/2025), di Istana Negara, Jakarta.

Koordinator GUSDURian Jombang, Ema Rahmawati atau Neng Ema, menyebut penghargaan itu sebagai bentuk pengakuan negara terhadap perjuangan Gus Dur dalam menegakkan nilai kemanusiaan dan keberagaman.

“Gus Dur sudah lama menjadi pahlawan di hati rakyat. Kini negara hanya menegaskan kebenaran itu melalui pengakuan resmi,” ujar Neng Ema, yang juga pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Seblak Jombang, Selasa (11/11/2025).

Menurutnya, jasa Gus Dur tidak hanya terbatas pada politik, tetapi juga dalam memperjuangkan hak kelompok minoritas dan menghapus diskriminasi.

“Kebijakan Gus Dur yang menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dan kelompok minoritas lain, menjadi bukti nyata keberpihakan beliau kepada kemanusiaan universal,” tambahnya.

Kritik GUSDURian atas Gelar Pahlawan untuk Soeharto

Meski bersyukur atas gelar untuk Gus Dur, GUSDURian Jombang menyayangkan keputusan pemerintah yang turut memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Komunitas tersebut menilai, keputusan itu bertentangan dengan semangat reformasi dan demokrasi pasca-Orde Baru.

“Memberi gelar pahlawan kepada Soeharto adalah bentuk pengingkaran terhadap sejarah penderitaan bangsa selama masa Orde Baru. Banyak pelanggaran HAM, represi politik dan praktik korupsi di bawah kepemimpinannya,” tegas Neng Ema.

GUSDURian juga menilai, Soeharto tidak memenuhi unsur moral dan integritas sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Mereka menyoroti adanya kemungkinan motif politik di balik keputusan tersebut.

Warisi Spirit Gus Dur untuk Indonesia yang Inklusif

Terlepas dari polemik itu, GUSDURian Jombang berkomitmen untuk terus mewarisi dan mengamalkan nilai-nilai perjuangan Gus Dur.

“Menjadi GUSDURian berarti meneruskan perjuangan Gus Dur dalam memanusiakan manusia, dan menjaga Indonesia yang majemuk,” ungkap Neng Ema.

Ia berharap, penetapan Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional, dapat menjadi refleksi nasional agar seluruh rakyat Indonesia kembali meneguhkan semangat kemanusiaan, keadilan dan persaudaraan lintas batas.