KPK Tangkap Bupati Ponorogo

Sosok Agus Pramono Sekda Ponorogo yang Ditangkap KPK Bareng Bupati Sugiri Sancoko, Istri Ikut Lelang

Inilah sosok Agus Pramono, Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo yang ikut ditangkap dalam OTT KPK bersama Bupati Sugiri Sancoko.

Penulis: Pramita Kusumaningrum | Editor: Musahadah
SURYA.CO.ID/Pramita Kusumaningrum
KOOPERATIF - Sekda Pemkab Ponorogo Agus Pramono saat ditemui di Gedung Graha Krida Praja Jalan Alun-alun Utara, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Agus Pramono ikut ditangkap KPK bersama Bupati Sugiri Sancoko. 

Kang Giri, sapaan akrab Sugiri Sancoko, mengatakan bahwa itu sebuah prestasi. Bahwa kader Ponorogo juga dilirik sebagai Pj Wali Kota Madiun.

“Artinya saya mendidik berhasil,” kata Kang Giri berkelakar.

Ketika ditanya, apakah berkenan jika Agus Pramono dilantik senagai Pj wali kota? Kang Giri menjawab sebagai sahabat, dirinya tentu tidak rela. Lantaran teman bekerja untuk menata dan memperbaiki Ponorogo menghilang.

“Kalau nanti dipilih Pak Sekda (Agus Pramono) dipilih sebagai Pj wali kota saya mendukung. Artinya kader Ponorogo bisa disebar ke mana saja. Semakin bagus bukan,” pungkasnya.

Istri Ikut Lelang Jabatan

Istri Agus Pramono, Besse Tenrisampeang mendadak jadi perbincangan di lingkungan Pemkab Ponorogo dan masyarakat.

Besse menjadi salah satu peserta Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau biasa disebut lelang jabatan.

Basse bersaing bersama 4 peserta lain untuk mengisi jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Ponorogo.

Masuknya istri sekda itu mendapat respons dari akademisi, dalam hal ini Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Happy Susanto.

“Pertama aturan itu memang tidak pilih-pilih, aturan ditetapkan dan semua orang yang memenuhi syarat berhak untuk masuk,” ungkap Happy Susanto, Jumat (15/3/2024).

Termasuk, kata Happy, yang dekat dengan panitia seleksi (pansel). Dalam arti ada hubungan kekeluargaan pun tidak ada aturan tertulis yang melarang.

“Berarti ini menjadi PR bagi pansel untuk menjaga profesionalitas dan netralitas, sehingga semua proses tetap transparan agar masyarakat percaya,” ujar Happy.

Ditegaskan pula, profesionalisme memang harus ditegakkan dalam seleksi dan kinerja sehingga bukan sebatas omongan di media massa. “Misalnya dibutuhkan tim apa atau pansel harus dijauhkan dari conflit of interest itu. Harus benar-benar netral dan benar-benar kompeten,” terangnya.

Mengenai masuknya Besse Tenrisampeang dalam lelang jabatan, lanjutnya, kalau nanti terpilih menjadi Kepala Baskesbangpol tentu akan menjadi catatan, dan itu tidak bisa dihindari.

“Kalau seleksi dan penilaiannya memang transparan, buktikan ke masyarakat agar bisa dipahami. Misalkan hasilnya tinggi dari sekian banyak kriteria,” papar Happy.

Selain itu Happy menyarankan tentang transparasi yang harus diperhitungkan. Karena kalau penilaian dalam keikutsertaan Basse tidak transparan, tentu akan menjadi catatan sejarah. “Kuncinya itu, transparan dan profesional. Terlepas peraturan boleh siapa saja tidak bisa pilih-pilih,” pungkasnya. (kompas.com)

 

 

Halaman 3/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved