Sesumbar Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Sebelum Ditangkap KPK: Tak Ada Suap Mutasi, Nyatanya Beda

Ringkasan Berita:

• Beberapa jam sebelum ditangkap KPK, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menggelar mutasi 138 pejabat eleson II hingga IV.
• Bupati Sugiri Sancoko membantah ada suap di balik mutasi itu. 
• Ternyata, KPK justru menyatakan alasan penangakapan terkait promosi dan mutasi yang dilakukan Sugiri Sancoko.  

SURYA.CO.ID I PONOROGO - Terkuak gelagat Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko sebelum terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (7/11/2025).

Ternyata, Bupati yang terpilih kali kedua itu melakukan mutasi besar-besaran di lingkungan Pemkab Ponorogo beberapa jam sebelum ditangkap KPK. 

Ada 138 pejabat eselon II hingga IV di lingkungan Pemkab Ponorogo, Jawa Timur (Jatim) yang dimutasi.

Mutasi dilakukan sekitar pukul 14.00 WIB, dan selesai pukul 15.11 WIB di belakang Pringgitan, rumah dinas Bupati Ponorogo. 

Dalam pidatonya, pria yang akrab disapa Kang Giri itu, sempat menyinggung isu suap mutasi dengan pernyataan, “Enek ora sing bayar nyogok mutasi (ada tidak yang membayar untuk mutasi),” serunya.

Saat wawancara pun Sugiri membantah adanya suap. 

"Saya tadi kan awal pidato menyebut enek ora sing bayar nyogok mutasi (ada tidak yang membayar untuk mutasi)," kata Sugiri.

Namun, beberapa jam setelah kegiatan mutasi, Sugiri justru terjaring OTT KPK.

Baca juga: Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Terjaring OTT KPK Usai Mutasi 138 Pejabat

Sehari sebelumnya, Kamis (6/11/2025), Sugiri pun sempat menggelar pertemuan bersama pejabat Pemkab dan DPRD Ponorogo di Aula Bapperinda. 

Pertemuan tersebut disebut sebagai tindak lanjut setelah rombongan Pemkab menghadiri undangan KPK di Jakarta pada Kamis (23/10/2025) lalu.

“Namanya pemahaman menyamakan persepsi dalam tata kelola pemerintahan dan ini memang jarang terjadi,” ungkap Kang Giri—sapaan akrab—Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.

Menurut Kang Giri biasanya antara legislatif (DPRD Ponorogo) dan eksekutif (Pemkab Ponorogo) bertemu saat paripurna maupun dalam forum khusus lainnya.

“Kita ketemu DPRD hanya saat paripurna, dalam forum forum khusus. Kami ingin membobol jalur lintas agar koordinasi itu agar pembenahan dilakukan bersama sama,” katanya.

Menurutnya pemerintahan terdiri eksekutif dan legislatif. Sehingga butuh penyalarasan bersama-sama.

“Ini pasca diundang seluruh jatim juga diundang, hasilnya harus kita sosialisasikan bersama-sama,” urainya

Dia berharap dengan pertemuan itu, ke depan tata kelola pemerintahan di Ponorogo semakin baik. Tentu tidak menyimpang dari aturan. 

Mulai pengelolaan pokok pikiran (pokir) DPRD, penyaluran hibah daerah, hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-katalog.

"Maka kita duduk bersama-sama agar setiap anggaran mekanismenya jelas, runut, tusinya jelas, maka harus ada forum untuk kita duduk bersama-sama," pungkasnya. 

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto memastikan Sugiri Sancoko ditangkap terkait tindak pidana korupsi dalam proses mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

“Mutasi dan promosi jabatan,” ujarnya singkat.

Fitroh tidak membeber secara rinci modus dan kronologi kasusnya, termasuk berapa uang yang diamankan dari OTT tersebut. 

Sesuai prosedur hukum, KPK memiliki waktu maksimal 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan, termasuk Sugiri Sancoko.

Keterangan lebih lanjut mengenai kronologi penangkapan, barang bukti, dan pihak lain yang terlibat akan disampaikan dalam konferensi pers resmi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo maupun kuasa hukum Sugiri Sancoko.

7 Orang Diangkut

Sedikitnya 5 mobil diduga ditumpangi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meninggalkan halaman Mapolres Ponorogo, Jalan Bhayangkara, Kelurahan Banyudono, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo, Sabtu (8/11/2025) dini hari sekitar pukul 02.00 WIB.

Mereka keluar dari Mapolres Ponorogo setelah diduga melakukan pemeriksaan intensif terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pantauan di lokasi, 5 mobil itu semua berplat luar daerah, tidak ada yang dari Kabupaten Ponorogo. Mereka keluar dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. 

Selain Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, informasi dihimpun ada 6 orang baik itu pejabat maupun lainnya ikut dibawa.

Data internal menyebutkan dari 6 orang itu ada Sekda Ponorogo Agus Pramono dan Direktur RSUD dr Harjono Ponorogo, dr Yunus Mahatma.

Dugaan ini bukan tanpa sebab. Lantaran di Mapolres Ponorogo, Jalan Bhayangkara, Kelurahan Banyudono, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo, Jatim terlihat mobil dinas Sekda Ponorogo Agus Pramono.

Selain itu, juga ada mobil dinas direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Harjono Ponorogo, dr Yunus Mahatma,

Belum ada keterangan resmi dari pihak KPK maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana membawa Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko ke Jakarta pada Sabtu (8/11/2025).

Sugiri Sancoko diamankan bersama sejumlah pihak lain dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di wilayah Jawa Timur pada hari ini, Jumat (7/11/2025).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi rencana pemindahan para pihak yang diamankan tersebut.

"Pihak-pihak yang diamankan, rencana dibawa ke Jakarta besok. Salah satunya bupati," kata Budi kepada wartawan, Jumat (7/11/2025).

Budi sebelumnya telah membenarkan bahwa KPK menggelar kegiatan tangkap tangan di Jawa Timur dan salah satu yang diamankan adalah bupati Ponorogo.

"Pada hari ini ada kegiatan tangkap tangan oleh KPK di wilayah Jawa Timur dan salah satu pihak yang diamankan adalah bupati Ponorogo," ucap Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Sosok Sugiri Sancoko

Sugiri Sancoko merupakan putra asli Ponorogo, Jawa Timur yang lahir pada 26 Februari 1971.

Ia dikenal sebagai seorang politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP.

Sugiri Sancoko mengawali karier dengan menjadi wartawan dan pengusaha reklame.

Kemudian, ia mulai tertarik dan terjun ke dunia politik.

Pada Pemilihan Legislatif 2009, ia mencoba peruntungan dengan mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.

Sugiri pun terpilih menjadi Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2009 hingga 2014 dan 2014 hingga 2015.

Usai purna tugas sebagai Anggota DPRD, Sugiri kembali maju sebagai Bupati Ponorogo. 

Namun, ia bersama Sukirno wakilnya saat itu tidak terpilih dalam Pemilihan Bupati Ponorogo 2015.

Meski kalah di Pilbup 2015, semangat Sugiri untuk terus berjuang agar bisa menjadi Bupati Ponorogo tak kunjung habis.

Sugiri kembali mencalonkan diri pada Pilkada 2020 sebagai calon Bupati, berpasangan dengan Lisdyarita sebagai calon wakil bupati.

Ia pun berhasil meraih suara terbanyak dan berhasil menjadi orang nomor satu di Ponorogo pada 2021 hingga 2024.

Setelah itu, Sugiri kembali maju dan terpilih untuk kedua kalinya sebagai Bupati Ponorogo masa bakti 2025 hingga 2030.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Harta Kekayaan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko yang Kena OTT KPK Capai Rp6,3 M, Tak Punya Utang