APBD 2026 Tulungagung Aman dari Pemotongan TKD Pusat, Justru Dapat Tambahan Rp 132 Miliar

SURYA.CO.ID, TULUNGAGUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung di Jawa Timur (Jatim), bersyukur lantaran tidak terpengaruh kebijakan pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2026. 

Alih-alih dipangkas, Tulungagung justru mendapatkan tambahan anggaran sekitar Rp 132 miliar, yang akan memberikan ruang fiskal lebih luas bagi daerah.

Kabar baik ini disampaikan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, saat ditemui pada Jumat (10/10/2025) sore di Kampus STAI Diponegoro Ngantru.

“Alhamdulillah, kami tidak kena efisiensi seperti daerah lain. Bahkan ada tambahan sekitar Rp 132 miliar,” ucap Bupati Gatut Sunu.

Padahal, Pemkab Tulungagung seharusnya menghadapi pemotongan dana TKD sebesar 24,6 persen atau sekitar Rp 400 miliar dari total nilai sekitar Rp 1,6 triliun. 

Namun, di tengah upaya efisiensi nasional, Bupati Gatut Sunu terus berupaya melakukan lobi intensif ke berbagai instansi di Jakarta, termasuk Bappenas, Kementerian PUPR dan DPR RI.

Fokus Utama: Perbaikan Infrastruktur

Dalam upaya lobinya, Gatut Sunu mengaku, membawa data kerusakan infrastruktur yang masif di Tulungagung, demi mendapatkan bantuan keuangan yang signifikan.

“Kami pasif, terus berusaha mencari terobosan bagaimana agar bisa membangun infrastruktur di tahun 2026,” tegasnya.

Hasilnya, nilai TKD untuk Pemkab Tulungagung tidak hanya tak berubah, melainkan justru mendapat tambahan Rp 132 miliar. 

Anggaran tambahan ini, nantinya akan dialokasikan khusus untuk perbaikan infrastruktur yang menjadi skala prioritas.

Sejumlah proyek yang menjadi sasaran utama antara lain perbaikan jalan rusak, perbaikan jalan sirip Jalur Lintas Selatan (JLS), serta jalan pertanian dan irigasi pertanian.

“Tidak hanya pemerintah pusat, kami juga cari bantuan anggaran ke provinsi,” tambah Gatut.

Pengusaha bahan bangunan ini, meyakini bahwa tambahan anggaran ini akan secara signifikan meningkatkan perbaikan infrastruktur di Tulungagung pada tahun 2026. 

Namun, ia juga meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi negatif mengenai potensi korupsi akibat anggaran besar ini.

Menurutnya, tambahan anggaran adalah hasil kerja keras pemkab untuk memastikan pembangunan di Tulungagung terus berjalan.

“Kami sudah bekerja masih disalahkan, tidak bekerja juga disalahkan,” pungkasnya.