Tutupi Kekurangan Pendidik, Pemkab Trenggalek Tunggu Rencana Rekrutmen Guru Jalur PPG Prajabatan

SURYA.CO.ID, TRENGGALEK - Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Trenggalek menegaskan tidak akan membuka pendaftaran guru honorer atau non Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenuhi kebutuhan guru di Bumi Menak Sopal.

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN untuk menyelesaikan status pegawai non ASN 

Sebagai gantinya, pemda menunggu kebijakan baru dari pemerintah pusat terkait mekanisme rekrutmen guru, salah satunya wacana rekrutmen melalui jalur Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan.

Kepala Bidang Pemetaan dan Pengembangan Dindik Trenggalek, Wawan Catur Prasetyo menjelaskan, seluruh guru honorer di Trenggalek telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Kita ikuti perkembangan (mekanisme rekrutmen) yang akan diluncurkan oleh kementerian. Wacana dari pusat, calon guru berasal dari PPG Prajabatan," kata Wawan, Senin (6/10/2025).

Wawan mengetahui lulusan PPG Prajabatan yang saat ini menjadi guru relawan di sejumlah sekolah, namun demikian ia juga memilih menunggu arahan resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. "Kita ikuti perkembangannya seperti apa," lanjutnya.

Wawan mengakui, meski seluruh guru honorer sudah diangkat sebagai PPPK, kebutuhan tenaga kependidikan di Kabupaten Trenggalek belum terpenuhi sepenuhnya.

"Jumlah memang masih kurang. Semoga ke depan pemerintah pusat juga memikirkan bahwa kekurangan guru itu ada di daerah," pungkasnya.

Sebelumnya guru dari sejumlah sekolah dasar (SD) negeri di Trenggalek sempat meluruk DPRD Trenggalek, Jumat (26/9/2025) lalu.

Mereka adalah guru non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah menjadi guru profesional setelah menempuh Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) pra jabatan.

Perwakilan guru non ASN, Sajugo Agung Prabowo menuturkan, saat ini ada 98 guru profesional yang mengabdikan diri di berbagai SD di Trenggalek. Mereka berstatus relawan, bukan honorer apalagi ASN.

"(Status kami) relawan. Kalau honorer masuk Dapodik (Daftar Pokok Pendidikan) dan diakui pemerintah sedangkan kami tidak. Kami hanya punya kepedulian yang besar pada pendidikan," kata Sajugo.

Untuk itu tujuan RDP tersebut adalah berharap agar 98 relawan tersebut bisa dimasukkan ke dalam Dapodik. "Tuntutannya adalah kami lulusan PPG Prajab yang sudah mengabdi ke sekolah harapannya bisa masuk Dapodik agar bisa mencairkan sertifikasi. Sehingga performa kami dalam mengajar bisa lebih maksimal," lanjut relawan guru SDN 1 Surodakan, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek itu. *****