Komisi C: Nasib Pembentukan Pansus BUMD Diputuskan pada Rapat Paripurna DPRD Jatim November 2025

Lantas akan seperti apa rekomendasi yang dihasilkan nantinya, Abu masih enggan berandai-andai.

Namun tentu saja jika ada BUMD induk maupun anak perusahaan yang dianggap tidak optimal, maka rekomendasi pembubaran bisa saja diambil.

Evaluasi akan dilakukan menyeluruh.

Terpisah, Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim Lilik Hendarwati mengatakan sependapat dengan rencana pembentukan Pansus BUMD.

Menurut Lilik, sudah saatnya kinerja BUMD betul-betul dipelototi.

BUMD sudah seharusnya menjadi penopang PAD Jawa Timur yang terdampak berbagai regulasi.

"Sebagai core bisnis pemprov Jatim, BUMD harus betul-betul memiliki taring untuk membantu Bu Gubernur kita mengatasi kehilangan fiskal setelah UU HKPD yang menjadikan PAD kita berkurang Rp 4,2 Triliun dan TKD yang berkurang Rp 2,8 Triliun," ungkap Lilik.

F-PKS menegaskan bahwa pansus ini merupakan hal penting.

Nantinya, Pansus diharapkan bakal menguliti secara keseluruhan tentang kelemahan dan persoalan yang dihadapi BUMD.

Tujuannya, memastikan BUMD di Jawa Timur bisa kuat.

Terlebih, Lilik menegaskan Komisi C DPRD Jatim terus berupaya mendorong agar seluruh potensi PAD di Jawa Timur digenjot betul, misalnya melalui pemanfaatan aset.

Nah, dari Pansus ini nantinya berbagai hal tersebut bisa dilakukan pembahasan secara menyeluruh.

Lilik menegaskan kinerja BUMD perlu dimaksimalkan mengingat provinsi lain sudah sukses menerapkan hal ini.

Misalnya, berkaca dari BUMD Provinsi Jawa Tengah yang mampu menghasilkan pendapatan Rp 700 miliar lebih.

Melihat potensi yang dimiliki Jawa Timur, bukan tidak mungkin BUMD di Jatim melampaui capaian ini.

"Jawa Timur ojok sampek kalah. Maka kami berharap setiap BUMD betul-betul nantinya akan mendorong pemerintahan Bu Gubernur bisa berjalan baik dengan deviden yang mereka sumbangkan," tandas Lilik yang juga Anggota Komisi C DPRD Jatim.