Komisi C: Nasib Pembentukan Pansus BUMD Diputuskan pada Rapat Paripurna DPRD Jatim November 2025

SURYA.co.id | SURABAYA - Wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) kinerja BUMD Jatim saat ini terus bergulir di DPRD Jatim.

Sebab rencananya, penentuan jadi atau tidak pembentukan Pansus akan dibicarakan dalam rapat paripurna awal November mendatang.

Anggota Komisi C DPRD Jatim, Abdullah Abu Bakar, mengungkapkan rencana pembentukan Pansus ini penting dilakukan untuk mengukur kinerja BUMD.

"Pembentukan Pansus ini bagaimana supaya mereka BUMD-BUMD itu punya kinerja yang baik. Kami menilai sekarang ini kinerja BUMD itu masih kurang agresif lah. Harus lari cepat," kata Abu Bakar yang merupakan politisi PAN ini saat dikonfirmasi dari Surabaya, Rabu (29/10/2025).

Sebagai perusahaan pelat merah, BUMD sedianya bisa menjadi penyumbang PAD secara optimal.

"Terlebih di tengah tantangan fiskal daerah," ujarnya.

Karena diketahui, pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor untuk Jawa Timur saat ini berkurang drastis akibat penyesuaian regulasi.

Di sisi lain, pemangkasan dana Transfer ke Daerah atau TKD ke Jawa Timur juga berkurang bahkan hingga Rp 2 Triliun lebih. 

Dari informasi yang berkembang, hampir seluruh fraksi sependapat dengan pembentukan Pansus BUMD.

Namun, tentu saja paripurna awal November mendatang akan sangat menentukan.

Sebagaimana ketentuan, Pansus ini nantinya akan menghasilkan berbagai rekomendasi kepada Gubernur.

Menurut Abu, sembari menunggu proses ini berjalan, pihaknya akan mengumpulkan berbagai data tentang BUMD.

Sebab, rencana Pansus ini dibentuk untuk menilai BUMD secara objektif.

Namun, apakah akan lanjut atau tidak pada saat paripurna mendatang, semua bergantung dari kesepakatan bersama.

"Kalau menurut saya secara pribadi ya ini penting. Karena apa, karena sudah 1 tahun ini kita bisa melihat kinerjanya bagaimana," ucap Abu.

Lantas akan seperti apa rekomendasi yang dihasilkan nantinya, Abu masih enggan berandai-andai.

Namun tentu saja jika ada BUMD induk maupun anak perusahaan yang dianggap tidak optimal, maka rekomendasi pembubaran bisa saja diambil.

Evaluasi akan dilakukan menyeluruh.

Terpisah, Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim Lilik Hendarwati mengatakan sependapat dengan rencana pembentukan Pansus BUMD.

Menurut Lilik, sudah saatnya kinerja BUMD betul-betul dipelototi.

BUMD sudah seharusnya menjadi penopang PAD Jawa Timur yang terdampak berbagai regulasi.

"Sebagai core bisnis pemprov Jatim, BUMD harus betul-betul memiliki taring untuk membantu Bu Gubernur kita mengatasi kehilangan fiskal setelah UU HKPD yang menjadikan PAD kita berkurang Rp 4,2 Triliun dan TKD yang berkurang Rp 2,8 Triliun," ungkap Lilik.

F-PKS menegaskan bahwa pansus ini merupakan hal penting.

Nantinya, Pansus diharapkan bakal menguliti secara keseluruhan tentang kelemahan dan persoalan yang dihadapi BUMD.

Tujuannya, memastikan BUMD di Jawa Timur bisa kuat.

Terlebih, Lilik menegaskan Komisi C DPRD Jatim terus berupaya mendorong agar seluruh potensi PAD di Jawa Timur digenjot betul, misalnya melalui pemanfaatan aset.

Nah, dari Pansus ini nantinya berbagai hal tersebut bisa dilakukan pembahasan secara menyeluruh.

Lilik menegaskan kinerja BUMD perlu dimaksimalkan mengingat provinsi lain sudah sukses menerapkan hal ini.

Misalnya, berkaca dari BUMD Provinsi Jawa Tengah yang mampu menghasilkan pendapatan Rp 700 miliar lebih.

Melihat potensi yang dimiliki Jawa Timur, bukan tidak mungkin BUMD di Jatim melampaui capaian ini.

"Jawa Timur ojok sampek kalah. Maka kami berharap setiap BUMD betul-betul nantinya akan mendorong pemerintahan Bu Gubernur bisa berjalan baik dengan deviden yang mereka sumbangkan," tandas Lilik yang juga Anggota Komisi C DPRD Jatim.