Berita Surabaya Hari Ini: Kantor DPD Resmi Dibuka, Bedah Rumah Dipercepat dan Laga Persebaya vs PSS

Program Rutilahu menargetkan ribuan rumah tak layak huni. Syaifuddin meminta tim lapangan memperhatikan skala prioritas dan tidak membagi rata kuota antar wilayah.

Warga dapat mengajukan bantuan via Musbangkel atau online. Penerima akan menerima material dan tenaga konstruksi, bukan uang tunai.

Belasan ribu warga Surabaya saat ini menunggu giliran rumahnya dibedah. Pansus juga menyusun Raperda Hunian Layak sebagai kerangka hukum bantuan perumahan.

Karena RPJMD tak menganggarkan Rusunawa, opsi Rusunami melalui mitra swasta mulai dikaji agar tidak membebani APBD.

Baca juga: Pansus Hunian Layak DPRD Surabaya Desak Pemkot Permudah Pengajuan Bedah Rumah Warga

Ormas Ditangkap Polisi Surabaya

Insiden terjadi di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, Rabu (16/7/2025), saat lima anggota ormas menyekap seorang karyawan leasing. Video kejadian viral di media sosial.

Karyawan tersebut awalnya menarik kendaraan debitur yang menunggak cicilan. Tak terima, debitur membawa ormas ke kantor leasing.

Di depan aparat, korban ditarik paksa masuk mobil dan dibawa ke kantor ormas. Polisi menyebut kejadian tersebut mengandung unsur intimidasi.

Kasatreskrim AKBP Eddy Herwiyanto menegaskan para pelaku tidak punya hak hukum atas kendaraan yang disengketakan. Mereka bukan pemilik resmi.

Berdasarkan bukti video dan laporan korban, lima anggota ormas ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Baca juga: Polisi Tangkap 5 Anggota Ormas di Surabaya, Sekap Karyawan Leasing Setelah Motor Kreditan Ditarik

Sekolah Rakyat Unesa

Kemenko PM bersama Kemensos RI meninjau Sekolah Rakyat jenjang SMA di kampus Universitas Negeri Surabaya, Jumat (18/7/2025). Program ini ditujukan bagi siswa dari keluarga tidak mampu.

Sekolah menggunakan sistem boarding school dengan fasilitas belajar dan asrama lengkap. Siswa mengaku hidup lebih disiplin dan mulai merancang cita-cita.

Farel ingin menjadi insinyur sipil, sementara Aristya bercita-cita jadi dokter hewan. Mereka mengapresiasi kenyamanan dan jadwal pendidikan yang tertata.

Deputi Prof Abdul Haris menyebut program ini sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang penghapusan kemiskinan ekstrem.