Tiket Umrah Murah Picu Risiko Tinggi, Wakil Rektor Untag Ingatkan Tata Kelola dan Pengawasan

Ringkasan Berita:

• Tren umrah mandiri dengan tawaran tiket murah kian diminati. Namun muncul risiko besar akibat lemahnya tata kelola dan perlindungan hukum bagi jamaah.
• Banyak calon jamaah tergiur harga tiket murah, tanpa memastikan legalitas penyelenggara perjalanan.
• Wakil Rektor II Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Supangat Ph.D., ITIL., COBIT., CLA., CISA menyebut enomena ini perlu direspons dengan kesadaran tata kelola yang lebih kua

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Tren umrah mandiri dengan tawaran tiket murah kian diminati masyarakat. Namun di balik daya tarik harga hemat dan fleksibilitas perjalanan, muncul risiko besar akibat lemahnya tata kelola dan perlindungan hukum bagi jamaah.

Belakangan, sejumlah kasus gagal berangkat dan ketidakpastian layanan ibadah umrah mandiri mencuat di berbagai daerah. 

Banyak calon jamaah mengaku tergiur harga tiket murah yang dipromosikan secara daring, tanpa memastikan legalitas penyelenggara perjalanan.

Baca juga: Januari 2026, Peralihan Wewenang Haji pada Kementerian Haji dan Umrah di Lamongan

Wakil Rektor II Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Supangat, Ph.D., ITIL., COBIT., CLA., CISA, menilai fenomena ini perlu direspons dengan kesadaran tata kelola yang lebih kuat.

Tetap Perhatikan Aspek Keamanan dan Akuntabilitas

Ia menegaskan, efisiensi biaya tidak boleh mengorbankan aspek keamanan dan akuntabilitas.

“Efisiensi memang penting, tetapi harus ditempatkan dalam sistem yang teratur, transparan, dan memiliki pengawasan berlapis,” ujar Supangat, Sabtu (1/11/2025).

Baca juga: Mekanisme Pelaksanaan Umrah Mandiri, Dilindungi Oleh Negara Ini Syaratnya

Menurutnya, dalam dunia tata kelola organisasi, setiap langkah efisiensi selalu disertai analisis risiko dan mekanisme pertanggungjawaban. 

Prinsip serupa semestinya diterapkan dalam pengelolaan perjalanan ibadah, terutama yang dilakukan secara mandiri.

Perlu Sistem Manajemen Risiko yang Baik

Supangat menilai, masyarakat perlu memahami bahwa tiket murah belum tentu efisien bila tidak disertai jaminan perlindungan hukum dan sistem manajemen risiko yang baik.

“Murah belum tentu efisien, dan efisien belum tentu berhasil bila tidak berlandaskan sistem yang tertata,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan, kemandirian dalam mengatur perjalanan ibadah patut diapresiasi, tetapi tetap membutuhkan arah dan regulasi yang jelas agar tidak menimbulkan celah risiko baru. 

Negara, kata dia, tetap memiliki tanggung jawab sebagai penjaga integritas layanan publik di bidang penyelenggaraan umrah.

Keputusan Finansial yang Bijak

Supangat menambahkan, dalam tata kelola kampus, setiap keputusan finansial harus memperhatikan manfaat, keberlanjutan, serta dampak risiko bagi seluruh pihak. 

Hal ini, katanya, bisa menjadi cermin bagi masyarakat ketika mengambil keputusan-keputusan penting di ranah sosial maupun keagamaan.

“Efisiensi tanpa tata kelola hanya menghasilkan ilusi kepraktisan, sementara tata kelola tanpa efisiensi kehilangan daya geraknya,” tutup Supangat.

BACA BERITA SURYA.CO.ID LAINNYA DI GOOGLE NEWS