Ombudsman Jatim Sebut Ada 26 Siswa Difabel Terindikasi Alami Diskriminasi di SPMB SMA/SMK 2025

Ada juga yang melaporkan dugaan layanan informasi jalur domisili (SMAN di Kabupaten Malang dan SMAN di Kota Madiun), permintaan uang (tanpa menyebut sekolah), hingga dugaan diskriminasi jalur afirmasi calon siswa difabel (SMK di Kota Pasuruan).

Dari 15 laporan tersebut, ada pelapor yang mempertanyakan tidak adanya masa sanggah atas publikasi pengumuman SPMB.

‘’Ada pelapor dari Blitar yang bertanya mengapa sekolah tidak memberi alasan dan menu sanggahan dalam pengumuman hasil SPMB jalur prestasi lomba,’’ jelas Agus.

Padahal, anak pelapor memiliki prestasi juara 1 tingkat Kota Blitar dalam Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) jenis lomba kreativitas musik nasional.

Anak pelapor adalah siswa SMPN 2 yang gagal masuk ke SMAN 3 Kota Blitar.

Menurut Agus, sekolah sepatutnya lebih transparan mempublikasi pembobotan skor dalam pemeringkatan jalur prestasi non-akademik.

Tujuannya, agar calon siswa tidak bertanya-tanya lagi atas hasil SPMB.

"Terpenting lagi, tim pengaduan sekolah wajib merespons cepat atas keluhan calon siswa yang gagal tersebut. Jangan justru dibiarkan begitu saja,’’ jelas mantan wartawan itu.

Agus menjelaskan, terkat laporan yang masuk ke Ombudsman, tim pemeriksa menyarankan pelapor berupaya mengadukan terlebih dahulu dugaan kecurangan SPMB tersebut ke sekolah, cabang dinas (cabdin) pendidikan, dan dinas pendidikan.

’Kalau tidak ada solusi, baru kami tangani,’’ ujar Agus.

Berdasarkan pengalaman tahun lalu, sebagian laporan dapat selesai di institusi calon terlapor dan sebagian lagi ditangani Ombudsman.

Diprediksi, tren pengaduan ke Ombudsman dalam beberapa hari ke depan akan terus meningkat seiring selesainya publikasi hasil SPMB.

Apalagi, masa pendaftaran SPMB jalur prestasi akademik untuk SMK masih dibuka dan baru diumumkan pada 4 Juli 2025.