Rekam Jejak Pratikno yang Hampir Buat Ijazah Jokowi Ditunjukkan Publik, Eks Rektor UGM dan Mensesneg

SURYA.co.id - Inilah rekam jejak Pratikno, mantan Menteri Sekretaris Negara yang hampir membuat ijazah Jokowi ditunjukkan ke publik.

Pratikno sempat meminta ijazah Jokowi ditunjukkan ke publik saat ada gugatan yang dilayangkan pengacara Eggi Sudjana ke pengadilan pada 2022 silam. 

Alasan Pratikno meminta ijazah Jokowi ditunjukkan ke publik agar polemik ini selesai.

Namun permintaan Pratikno itu tidak dipenuhi tim kuasa hukum Jokowi yang dipimpin Otto Hasibuan saat itu. 

Fakta ini diungkap kuasa hukum Jokowi lainnya, Rivai Kusumanegara dalam program dialog di TVOne pada Jumat (27/6/2025).     

Baca juga: Peran Pratikno di Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi Terkuak, Hampir Buat Ijazah Ditunjukkan Publik

Diakui Rivai, saat gugatan Eggi Sudjana masuk pengadilan, Presiden Jokowi sangat sibuk dengan kegiatannya, sehingga tim kuasa hukum banyak berkomunikasi dengan Mensesneg yang saat itu dijabat Pratikno. 

"Termasuk dalam penunjukan kuasa dan segala macam, kami melalui pak Pratikno," sebut Rivai dikutip dari tayangan youtube TVOne pada Jumat (27/6/2025). 

Diakui Rivai, saat itu Pratikno sempat menyarankan agar ijazah Jokowi itu ditunjukkan saja ke publik agar polemik selesai. 

Hal ini beralasan karena di setiap persidangan Eggi Sudjana terus mendesak agar ijazah ditunjukkan. 

Namun, dari hasil kajian tim, setelah melihat pasal 17 F dan Pasal 9 UU Keterbukaan Publik, disebutkan bahwa ijazah adalah hal yang dikecualikan. 

Selain itu,  dalam UU Perlindungan Data pPribadi, ijazah juga termasuk hasil evaluasi intelektualitas, yang dilindungi sebagai data pribadi. 

"Kami juga tdak melihat ada legal standing dari pihak yang menuntut, termasuk permintaan itu tidak berdasar. Akhirnya kami putuskan untuk tidak tunjukkan," tegas Rivai.

Pernyataan kuasa hukum Jokowi ini akhirnya diamini majelis hakim. 

Majelis hakim akhirnya memutuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena penggugat tidak memiliki legal standing. 

"Pernyataan kami bahwa permintaan menunjukkan ijazah itu tidak berdasar, itu sudah dinyatakan benar oleh pengadilan," tegasnya.  

Rivai melihat,  kasus ini tidak akan selesai karena pihak yang menuntut itu sekadar cari-cari. 

Dan ternyata hal itu terjadi. Setelah UGM melakukan klarifikasi, bukannya selesai, bakan jadi menjadi-jadi, jadi snow ball. 

Menurutnya, secara hukum, pihak yang bisa menyatakan sah tidaknya ijazah atau seseorang itu alumnus dari sebuah lembaga pendidikan, adalah satuan pendidikan, dalam hal ini UGM.

Namun, ketika UGM menyatakan bahwa Jokowi adalah alumnusnya, dan menunjukkan bukti-bukti, justru pihak yang berseberangan menjadi-jadi. 

Malah, puslabfor Polri harus turun tangan untuk membuktikan keaslian ijazah tersebut. 

"Ini berlebihan. Khusus hari ini kita ekstra effort untiuk meyakinkan, tapi tidak teryakinkan juga," katanya. 

Rivai tidak menyangka kasus yang awalnya dinilai hanya gimik menjelang pemilu tahun 2022 itu, kini semakin bergulir. 

"Kami yakini, ijazah itu benar adanya, Pak Jokowi benar menerima dari UGM. Kebenaran itu akan kita perjuangkan," tegasnya. 

Siapakah Pratikno? 

Melansir dari Wikipedia, Pratikno lahir di Padangan, Bojonegoro pada 13 Februari 1962.

Ia menjabat Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sejak 27 Oktober 2014.

Pada 23 Oktober 2019 ia dipilih kembali menjadi Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin periode 2019-2024.

Dan, sejak 21 Oktober 2024 hingga saat ini, Pratikno menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kabinet Prabowo-Gibran. 

Pratikno memulai pendidikan dasar dan menengahnya di Bojonegoro.

Ia bersekolah SMP Padangan (sekarang SMP Negeri 1 Padangan Bojonegoro), kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di SMPP Bojonegoro (sekarang SMA Negeri 2 Bojonegoro). Pratikno lulus SMPP pada tahun 1980

Selanjutnya di tingkat pendidikan tinggi, Pratikno meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada pada 1985 tahun.

Kemudian ia melanjutkan magisternya bidang Administrasi Pembangunan di Inggris.

Pratikno meraih gelar Master of Social Science (M.Soc.Sc.) dari Birmingham University pada tahun 1991.

Selanjutnya ia menempuh pendidikan doktoral bidang Ilmu Politik di Flinders University, Australia. Ia memperoleh gelar Doktor Filsafat pada tahun 1997.

Pratikno memulai karier profesionalnya sebagai akademisi di almamaternya.

Ia menjadi Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol), Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 1986.

Dalam jabatan struktural, Pratikno ditunjuk sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik pada tahun 2001–2004.

Seiring jabatannya sebagai Wakil Dekan, ia juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Pascasarjana Politik Lokal dan Otonomi Daerah dari tahun 2003 hingga 2008.

Selanjutnya, Pratikno terpilih sebagai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik untuk periode 2008 hingga 2012.

Pratikno terpilih menjadi Rektor Universitas Gadjah Mada untuk periode 2012 hingga 2017.

Namun, Pratikno menanggalkan jabatannya pada tahun 2014, karena ditunjuk sebagai Menteri Sekretaris Negara.

Pendidikan:

• SMPP Bojonegoro
• S1(Drs.) Ilmu Pemerintahan,Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UGM,1985.
• S2, M.Soc.Sc. in Development Administration, Birmingham University, UK, 1990.
• S3, Ph.D. in Political Science, Flinders University, Australia, 1997.
• Professor in Political Science, Universitas Gadjah Mada, Indonesia, Desember 2008.

Pengalaman profesional:

• Dean of Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia. (2008-2012).
• Moderator for Final Presidential Debate, in Indonesia, held by Commission of General Election and broadcasted by all national TV station in Indonesia, July 2009.
• Lecturer at Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia. (1986-now).
• Chief Manager of Postgraduate Program on Local Politics and Regional Autonomy, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Indonesia (2003-2008).
• Vice Dean for Academic Affairs, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia (2001-2004).
• Member of Expert Team for Ministry of Home Affairs, Republic of Indonesia.
• Member of Academic Board for the cooperation between Universitas Gadjah Mada and Agder University College, Kristiansen, Norway (1998-2003).
• Indonesian Counterpart for the cooperation between Universitas Gadjah Mada and National University of Singapore and some other Universities in Asia and Australia (2001-2008).
• Manager for the cooperation between Postgraduate Program on Local Politics and Regional Autonomy Universitas Gadjah Mada and the Department of Asian Studies, Flinders University of South Australia (2003).
• Indonesian Counterpart for the cooperation between Institute Development Studies, Brighton, UK; Madras Institute of Development Studies, Chennai, India; Lahore University of Management Science, Pakistan, and Universitas Gadjah Mada, Indonesia (2004-2006).
• Manager for the cooperation between the Faculty of Social and Political Science Universitas Gadjah Mada with the Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Carribean Studies/ the Koninklijk Instituut voor Taal, Land, en Volkenkunde (KITLV, Leiden) (2007-2011).
• Permanent Indonesian Counterpart for Asia Barometer, Tokyo University and Chuo University, Japan. (2004-2009).
• Board for the cooperation between Center for East and South East Asian Sosial Studies (CESSAS) Universitas Gadjah Mada with Oslo University, Norway and Colombo University, Sri Lanka (2007-2009).

Rekam Jejak di Pemerintahan

Pratikno terjun di dunia pemerintahan pada tahun 2006.

Dari tahun 2006 hingga 2007, ia menjadi tim ahli Anggota Tim Ahli Bidang Hukum, Sosial Politik, dan Otonomi Daerah di Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia (sekarang Kementerian Dalam Negeri).

Posisi digeser menjadi Anggota Tim Ahli Konsepsi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Departemen yang sama dalam waktu 2007 hingga 2012.

Di tahun 2014, ia ditunjuk sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) oleh Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo.

Ia dipercaya selama 2 periode dan menjadi tangan kanan presiden Joko Widodo.

Pratikno selama menjabat turut mengumumkan pernyataan presiden serta menyusun secara administrasi peraturan presiden hingga keputusan presiden.

Di awal tahun 2015, Budi Gunawan menjadi calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), namun mengalami kontroversi karena tidak lama setelah pencalonan, Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kemudian, Mensesneg Pratikno meminta Budi Gunawan untuk mundur sebagai calon Kapolri.

Kurang lebih seminggu kemudian, Pratikno menyampaikan keterangan pers Presiden yang mencalonkan Badrodin Haiti sebagai calon tunggal Kapolri.

Pada Mei 2015, Mensesneg Pratikno melantik Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden serta 4 Deputi Sekretariat Wakil Presiden.

Pada September 2016, Pratikno dirumorkan bertemu ketua umum partai untuk Pemilihan Kepala Daerah 2017, namun kabar itu dibantah oleh Pratikno sendiri.

Ia menegaskan bersikap netral di Pilkada 2017.

Pada Oktober 2016, Mensesneg Pratikno mendampingi Presiden Joko Widodo menerima delegasi Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi yang bahas reformasi perpajakan di Indonesia.

Pada November 2017, Mensesneg Pratikno bersama Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meluncurkan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Getas-Ngandong sebagai area pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam pengelolaan hutan bagi sivitas akademika Universitas Gadjah Mada.

Sejak 21 Oktober 2024 hingga saat ini, Pratikno menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kabinet Prabowo-Gibran. (wikipedia/berbagai sumber)

>>>Ikuti Berita Lainnya di News Google SURYA.co.id