Gubernur Khofifah Alokasikan Rp 180,4 Miliar untuk Bansos Kelompok Rentan Jawa Timur

SURYA.CO.ID, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengalokasikan anggaran sebesar Rp 180,4 miliar melalui Dinas Sosial (Dinsos), untuk sebelas program bantuan sosial (bansos) di seluruh kabupaten/kota se-Jawa Timur (Jatim).

Adapun sebelas bansos yang dialokasikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim di tahun 2025 yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) Plus untuk 50.000 orang penerima, bantuan sosial kemiskinan ekstrem untuk 23.000 orang, bantuan asistensi sosial penyandang disabilitas (ASPD) untuk 4.000 orang.

Serta bantuan sosial permakanan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU), dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (LKSPD) masing-masing 94 orang.

Selain itu, juga program Kewirausahaan Inklusif Produktif (KIP) Putri Jawara 1.610 orang, KPM Juara 700 orang, PPKS Jawara 578 orang dan Eks PPKS Jawara 132 orang. Juga ada bantuan langsung tunai (BLT) buruh pabrik rokok lintas wilayah sebanyak 15.000 orang.

“Alhamdulillah kemarin kami sudah menyerahkan bantuan sosial untuk masyarakat Bondowoso dengan total nilai Rp 12,9 miliar. Bansos ini kami harapkan bisa memberikan penguatan bagi keluarga-keluarga penerima manfaat,” ujar Gubernur Khofifah. 

Alokasi anggaran untuk bansos, adalah wujud nyata upaya Pemprov Jatim dalam memberikan perlindungan sosial bagi warga tak mampu, masyarakat kelompok rentan dan juga yang masuk dalam kategori disabilitas.

“Ini bukan sekadar bantuan tunai, tapi juga bentuk perhatian dan dukungan moral dari pemerintah provinsi Jawa Timur  agar masyarakat kuat berdaya,” imbuhnya.

Gubernur Khofifah menjelaskan, bahwa bantuan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu fokus utama pemerintah pusat maupun daerah, sebagai bagian dari target penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia pada 2024–2025. 

Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang berkomitmen tinggi untuk mencapai target tersebut.

Ia juga menambahkan, bahwa pemerintah daerah terus melakukan pembaruan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), agar program-program bantuan bisa lebih tepat sasaran. 

Sinergi antara pemerintah desa, kabupaten/kota, dan provinsi menjadi kunci keberhasilan program ini.

“Penyaluran bantuan kami harapkan mampu menjangkau langsung warga yang benar-benar membutuhkan. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada satu pun warga Jawa Timur yang tertinggal dari perhatian negara,” tutur Khofifah

Pemprov Jatim terus menunjukkan komitmennya dalam membangun keadilan sosial dan memperkuat ketahanan masyarakat dari bawah. 

Penyaluran bansos ini, diharapkan mampu menjadi pendorong transformasi sosial menuju Jawa Timur yang lebih sejahtera dan inklusif.

Untuk diketahui, pada tahun 2025 ini, Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran sebesar Rp 180.421.750.000 melalui Dinsos Provinsi Jawa Timur untuk sebelas program bantuan sosial di seluruh kabupaten/kota se-Jawa Timur.