Di Gresik, Sekjen Kemensos Tegaskan Sekolah Rakyat Dibiayai Negara dan Pendaftaran Harus Gratis

SURYA.CO.ID, GRESIK - Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Sekjen Kemensos), Robben Rico, bersama Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, meninjau lokasi rencana penempatan Sekolah Rakyat di UPT SMP Negeri 30 Gresik, Jumat (18/4/2025).

Robben mengatakan, Sekolah Rakyat ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui penyediaan pendidikan yang berkualitas, inklusif dan terjangkau. 

Sekolah Rakyat diperuntukkan secara khusus bagi warga Gresik yang tercatat dalam desil 1 dan 2 berdasarkan data kesejahteraan ekonomi nasional. 

Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan program prioritas nasional di bidang pendidikan, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. 

Dijelaskan Robben, program ini akan mulai membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025 dan diselenggarakan secara gratis. Ini amanat langsung Bapak Presiden. 

"Sekolah Rakyat merupakan gabungan dari berbagai program unggulan yang diintegrasikan, mulai makan gratis, pendidikan gratis, hingga penyediaan fasilitas terbaik. Seluruh pembiayaan ditanggung negara melalui APBN hasil efisiensi anggaran,” kata Robben dalam rilis Dinas Kominfo Gresik.

Lebih lanjut Robben menekankan, Sekolah Rakyat tidak boleh diisi oleh siswa dari luar Gresik. Dan penerimaan siswa dilakukan sesuai ketentuan, yakni khusus untuk warga desil 1 dan 2.

"Yang termasuk dalam 20 persen kelompok masyarakat berpendapatan terendah atau tergolong miskin ekstrem. Tidak boleh ada titipan. Para guru pun harus melalui proses seleksi yang ketat,” tambahnya.

Sementara Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) mengatakan, Sekolah Rakyat akan dijadikan proyek percontohan dengan sistem boarding school dan asrama, serta akan menjadi model nasional.

Karena itu, Gus Yani menegaskan, pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam proses seleksi peserta didik maupun tenaga pengajar, agar program ini benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan. 

Rombongan Kemensos juga meninjau langsung kondisi sarana dan prasarana sekolah, mulai dari tempat ibadah, ruang kelas, toilet, hingga infrastruktur pendukung lainnya sebagai dasar evaluasi untuk memastikan kesiapan sekolah dalam menjalankan program sesuai standar.

Kepala Dinas Sosial Gresik, Ummi Khoiroh, mengatakan, kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari proses Data Entry Seleksi (DES) oleh Kementerian Sosial. 

“Ada 86 Kabupaten/kota yang mengikuti DES di Jakarta, termasuk Gresik. Proposal dan dokumen kami telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap oleh Kementerian PUPR. Saat ini kami tinggal menunggu proses hibah atau alih status aset untuk keperluan pembangunan,” kata Ummi. 

Ummi menambahkan, UPT SMP Negeri 30 Gresik ditetapkan sebagai embrio Sekolah Rakyat dan akan menerima dua rombongan belajar (rombel) pada tahun ajaran 2025, masing-masing dengan kapasitas maksimal 25 siswa. 

“Yang diterima hanya masyarakat Gresik yang tergolong miskin ekstrem, khususnya yang berada pada desil 1 dan 2. Ini merupakan syarat mutlak,” tegasnya.