Sekolah Politik Pemuda Muhammadiyah Gresik : Anak Muda Diajak Kolaborasi Tanpa Baper

SURYA.CO.ID, GRESIK – Pemuda Muhammadiyah Gresik bersama DPRD Gresik menggelar Sekolah Politik 2025 sebagai ruang edukasi politik untuk generasi muda.

Kegiatan ini dilaksanakan di ruang pertemuan Gedung Dakwah Muhammadiyah Gresik pada Rabu (27/8/2025).

Total 125 peserta hadir, terdiri dari 100 kader Pemuda Muhammadiyah se-Kabupaten Gresik dan 25 perwakilan dari Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI).

Ketua Pemuda Muhammadiyah Gresik, Syafiq Abdillah, menegaskan sekolah politik ini merupakan momentum berharga bagi anak muda untuk belajar sekaligus berkolaborasi lintas organisasi.

Baca juga: Disnaker Gresik Terus Gelar Mini Jobfair, Juga Ada Layanan SKCK Mobil

Sekolah politik ini menghadirkan narasumber dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik, Wakil Ketua DPRD Gresik, dan DPD AMPI.

"Kolaborasi ini jadi pembelajaran penting bagi kami anak muda Muhammadiyah,” ujarnya.

Menurut Syafiq, Pemuda Muhammadiyah berkomitmen mengusung semangat “Pemuda Negarawan”.

Baca juga: Disnaker Gresik Fasilitasi Pemulangan Jenazah PMI Dari Malaysia, Diduga Meninggal Karena Sakit

 Isu yang diangkat meliputi ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, dan kesehatan.

“Itu wujud inklusifitas kami dalam bergerak dan mengabdi untuk negeri,” tegasnya.

Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik, Ainul Muttaqin, mengingatkan agar kader Muhammadiyah selalu berpikir dan bergerak seperti anak muda yang berani mencoba tanpa takut salah.

“Pemuda Muhammadiyah dilarang baper. Dalam setiap pergerakan harus merujuk pada empat pilar pemuda negarawan: Islam berkemajuan, keilmuan, kewirausahaan, dan identitas politik kebangsaan,” ujarnya.

Baca juga: Ratusan Perahu Nelayan Lestarikan Tradisi Petik Laut di Panceng Gresik

Ia menekankan etika dan sikap berani menjadi kunci agar anak muda tetap relevan dalam setiap ruang gerak sosial maupun politik.

Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nur Hamim, menegaskan bahwa anak muda harus berperan dalam panggung politik.

“Semua kebijakan publik, mulai pajak hingga pembangunan, adalah produk politik DPRD. Anak muda jangan terjebak stigma politik kotor. Justru harus ambil peran agar bisa ikut menentukan arah kebijakan,” paparnya.

Menurutnya, kolaborasi pemuda sangat dibutuhkan agar keputusan DPRD tidak hanya berbasis kepentingan elit, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat luas.