Berita Viral

Selain Gus Fawait Bupati Jember, 3 Kepala Daerah Ini Juga Tolak Mobil Dinas Baru, Ada Pilih Gerobak

Selain Bupati Jember Gus Fawait, ternyata ada 3 Kepala Daerah lain yang juga tegas menolak mobil dinas baru. Ada yang minta diganti gerobak.

|
Istimewa/Dokumen Humas DPRD Jember
TOLAK MOBIL DINAS - Bupati Jember Muhammad Fawait saat di gedung DPRD Jember, Jawa Timur pada Sabtu (15/3/2025). Selain Gus Fawait, ada sejumlah kepala daerah lain yang juga menolak mobil dinas baru. 

Kabar Mukhlis menolak mobil dinas ini viral, salah satunya diunggah instagram @aceh.viral.

Dalam captionnya disebutkan bahwa anggaran mobil dinas senilai Rp 4 miliar dialihkannya untuk membantu memperbaiki rumah dhuafa.

"Disaat kepala daerah lainnya berlomba-lomba membeli mobil dinas baru, Bupati Bireuen, Mukhlis malah menolak anggaran pembelian mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati yang mencapai Rp 4 Miliar.

Mukhlis memerintahkan anggaran mobil dinas yang dialokasikan kepada dirinya dan Wakil Bupati dialihkan menjadi bantuan rumah duafa bagi warga Bireuen." tulis dalam captionnya.

Baca juga: Kekayaan Gus Fawait, Bupati Jember yang Alihkan Rp 10 M Anggaran Mobil Dinas Untuk Perbaiki Jalan

Mukhlis yang juga Ketua DPD Golkar Bireuen, menargetkan selama lima tahun pemerintahannya, akan membangun ribuan rumah duafa bagi warga yang membutuhkan.

Mukhlis memiliki jaringan koneksi yang mumpuni di pusat, sehingga bisa melobi anggaran APBN untuk membantu rakyat Bireuen.

Mukhlis juga memerintahkan pejabat Bireuen untuk lebih peka dan peduli dengan kondjsi masyarakat, anggaran harus prioritas untuk kesejahteraan rakyat.

2. Wali Kota Yogyakarta

Hasto Wardoyo, Wali Kota Yogyakarta jadi sorotan karena menolak mobil dinas baru.

Hasto bahkan lebih memilih untuk pengadaan gerobak sampah.

Anggaran untuk pengadaan mobil dinas mencapai Rp 3 miliar, Wali Kota Yogyakarta pilih menggunakannya untuk beli gerobak sampah.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, menolak anggaran sebesar Rp 3 miliar untuk mobil dinas.

Menurut Hasto, efisiensi angggaran diaplikasikan pemerintah daerah dengan memprioritaskan program-program urgent.

Kebijakan yang dilakukan oleh Wali Kota Yogya ini selaras dengan pemerintah pusat yang menggunakan anggaran secara efektif dan efisien.

Menolak anggaran Rp 3 miliar untuk mobil Dinas, Hasto menilai mobil dinas saat ini masih berumur 4 sampai 5 tahun, dan masih layak untuk digunakan sebagai mobil dinasnya.

Halaman
1234
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved