Lebaran Idul Fitri 2025
Gaji dan THR Belum Cair, Perwakilan 1.500 Pekerja PT Pakerin Mojokerto Mengadu ke DPRD
Ia mengungkapkan, pihaknya menyayangkan gaji yang sudah menjadi hak pekerja justru ditunda-tunda oleh perusahaan
Penulis: Mohammad Romadoni | Editor: Deddy Humana
Ia menyebut pihaknya memfasilitasi pekerja dengan perusahaan, sedangkan untuk pengawasan dari ketenagakerjaan provinsi Jatim.
Posko Satgas Ketenagakerjaan seharusnya dapat menekan perusahaan yang bersangkutan, untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar THR.
Terpenting, tidak ada klausul yang mengikat pekerja dari PT Pakerin, karena buruh dilindungi undang-undang.
"Kita membantu negosiasi dengan perusahaan namun tetap keputusan dari owner. Penindakan dari satgas ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur," tegasnya.
Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto, M Agus Fauzan menegaskan supaya hak karyawan terpenuhi secara hukum.
Pihaknya berkomitmen memperjuangkan hak buruh, sekaligus mendesak Disnaker untuk mendorong kepada perusahaan yang bersangkutan agar membayar penuh 100 persen THR kepada pekerjanya.
"Langkah ke depan yang kami lakukan, menyusun laporan resmi audensi untuk dilaporkan pada Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto. Kita memastikan perusahaan menjalankan kesepakatan dan kewajibannya dan, mendesak Disnaker untuk bertindak tegas terhadap perusahaan yang tidak patuh pada aturan," tandasnya. ****
PT Pakerin
Tunjangan Hari Raya (THR)
1.500 pekerja belum terima THR
DPRD Mojokerto
THR tertunda sampai H-4 Lebaran
Disnaker Mojokerto
Mojokerto
Wisata Alam Gosari Di Ujungpangkah Gresik, Jadi Jujugan Favorit Liburan Lebaran |
![]() |
---|
Arus Balik Menuju Jakarta, 600 Peserta Ikuti "Balik Kerja" Bareng BPKH Surabaya |
![]() |
---|
Tidak Ada Arak-arakan Lebaran Ketupat Durenan Trenggalek, Ini Alasannya |
![]() |
---|
BRI RO Surabaya Ikut Dukung Program Mudik Gratis Pemprov Jatim ke 3 Kota Tujuan |
![]() |
---|
Meriahnya Festival Ketupat di Taman Ngembag Ponorogo, Daya Tarik Wisatawan Sekaligus Uri-uri Budaya |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.