Imbas Sebut Kades Kohod Pemasang Pagar Laut Tangerang, Menteri KKP Dicecar DPR: 48 Miliar, Darimana?

SURYA.co.id - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dicecar para anggota Komisi IV DPR RI karena menyebut pagar laut di Tangerang dibangun oleh Kepala Desa Kohod Arsin, dan perangkat desanya.

Para anggota Komisi IV DPR RI ini menilai pernyataan Menteri Trenggono itu tidak masuk akal. 

Pasalnya, untuk membangun pagar laut sepanjang 30,16 km dibutuhkan biaya puluhan miliar rupiah. 

"Banyak juga duitnya kepala desa. Duitnya darimana ini pak? Ini jangan jadi masalah baru, jadi blunder lagi di publik," sebut Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Nasdem, Rajiv, dalam rapat komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Rajiv juga mempertanyakan darimana kepala desa memiliki uang miliaran rupiah untuk membayar denda yang dijatuhkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 

Baca juga: Kekayaan Kades Kohod Disorot Imbas Disebut Menteri KKP Sebagai Pemasang Pagar Laut Tangerang Rp 45 M

"Apakah seorang kepala desa mampu bayar 48 miliar? Mulia sekali sih kepala desa ini mau mengeluarkan uangnya 48 M untuk pagar laut," tanya Rajiv dalam rapat Komisi IV DPR, Kamis (27/2/2025).

Di situ, ia meminta agar KKP harus berani tegas dalam mengusut tuntas soal pagar laut. 

"Saya rasa kita perlu sama-sama kongkrit, di sini kita bukan mau menyerang, tapi harus ada kepastian hukum, dan KKP harus berani tegas. Jangan ragu-ragu pak, ada ketua komisi IV. Aman itu pak," tegasnya. 

Pernyataan serupa disampaikan anggota Komisi IV DPR RI dari Golkar, Firman Soebagyo. 

Dia mempertanyakan dari mana seorang kepala desa bisa memiliki uang miliaran untuk membangun pagar laut dari bambu sepanjang 30,16 kilometer. 

Mengingat proses pencabutan pagar laut sulit dilakukan, menurutnya, tidak mungkin kepala desa melakukannya seorang diri. 

"Apakah ada kemampuan seorang kepala desa memiliki uang sebegitu besar? Dan kemudian, apakah ada kemampuan seorang kepala desa juga bisa memasang pagar bambu yang sampai 30,16 km tanpa alat-alat atau teknologi yang boleh dibilang agak canggih? Saya rasa tidak bisa," tanya Firman.

"Tidak hanya unsur dendanya, seorang nelayan bisa beli bambu yang nilainya sampai 48 miliar. 
Apakah ada kemampuan seorang kepala desa memiliki uang yang sebegitu besar," sambungnya. 

Anggota Fraksi PDI P, Rokhmin Dahuri meminta Menteri KKP menangkap aktor intelektual di balik pagar laut. 

Hal ini untuk memberikan efek jera agar arogansi dan brutalitas oligarki di Inndonesia berhenti.