Protes Hanifah dan Siswa SMAN 7 Cirebon Mulai Berhasil, Dana PIP yang Disunat Parpol Dikembalikan

"Estimasi total kompensasi yang diberikan sekolah mencapai Rp 180 juta. Ini terdiri dari biaya bimbel yang jika dikalkulasikan mencapai Rp 153 juta dan biaya formulir Rp 30 juta."

"Sumber dana sendiri berasal dari dana BOS, di mana kami sudah berkonsultasi dengan Inspektorat dan diperbolehkan," ucapnya.

Dalam kesepakatan ketiga, pihak sekolah menyetujui permintaan orang tua agar siswa yang tidak masuk sekolah karena fokus belajar UTBK tetap dianggap hadir.

"Orang tua meminta agar anak-anak yang absen karena persiapan UTBK tetap dianggap masuk, karena mereka belajar di tempat bimbel," kata dia.

Selain itu, orang tua siswa yang masih memiliki tunggakan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) disepakati untuk dianggap lunas.

"Saat rapat dengan komite di kelas X, orang tua menyebutkan nominal sumbangan berbeda-beda. Hari ini disepakati bahwa yang belum lunas akan dianggap lunas. Nominal terbesar yang sebelumnya ditentukan mencapai Rp 6,4 juta jika full," ujarnya.

Meskipun lima kesepakatan telah dicapai, sebagian orang tua siswa masih merasa bahwa kompensasi yang diberikan sekolah tidak sebanding dengan kerugian yang dialami siswa akibat gagal mengikuti SNBP.

Salah satu orang tua, Rega Maulana sebelum kesepakatan tersebut mengungkapkan, bahwa kehilangan kesempatan SNBP adalah kerugian besar yang tidak bisa diganti dengan kompensasi apapun.

"Wacana kompensasi yang ditawarkan pihak SMAN 7 Cirebon belum dapat diterima karena tidak sebanding dengan kerugian yang kami alami. Salah satunya adalah anak kami kehilangan kesempatan mengikuti SNBP," ucap Rega.

Ia juga menekankan, bahwa menjadi siswa eligible adalah hasil perjuangan bertahun-tahun, bukan hanya sekadar satu tahun akademik.

"Untuk membentuk anak eligible itu butuh waktu dari kelas X sampai kelas XII, bukan sekadar satu tahun saja."

"Jika ada satu semester nilai turun, maka siswa langsung terlempar dari kategori eligible. Ini bukan perjuangan yang mudah," jelas dia.

Rega juga mempertanyakan efektivitas bimbel tiga bulan sebagai kompensasi.

"Mayoritas anak eligible sudah mengikuti bimbel di luar sekolah yang biayanya jauh lebih besar. Paling murah saja satu tahun bisa Rp 8-10 juta, sementara kompensasi dari sekolah hanya setara Rp 1 juta per anak. Ini tentu jauh dari cukup," katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa para orang tua tidak menginginkan kompensasi, melainkan keadilan bagi anak-anak mereka agar tetap bisa mengikuti SNBP.