Reaksi Pihak Sekolah Usai Hanifah Siswi SMAN 7 Cirebon Nekat Bongkar Pungli, Beri Warning ke Guru

Sebelumnya, sejumlah orang tua siswa SMAN 7 Cirebon mendatangi sekolah dengan didampingi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kota Cirebon.

Kedatangan mereka bertujuan memastikan tidak ada intimidasi terhadap siswa, khususnya kelas XII yang sempat melakukan aksi protes.

Baca juga: Imbas Hanifah Siswi SMAN 7 Cirebon Bongkar Pungli di Sekolah, Orangtua Ketir-ketir, Sosoknya Terkuak

Salah satu orang tua siswa, Haris, mengaku tidak terima jika masih ada siswa yang menjadi korban intimidasi.

"Jadi intinya gini, kenapa kami orang tua datang ke sekolah, karena kami tidak terima ternyata masih ada siswa menjadi korban perundungan atau intimidasi di sekolah," ujar Haris.

Haris berharap tidak ada lagi kasus serupa agar para siswa bisa merasa nyaman dalam beraktivitas.

"Harapan kami, bullying atau intimidasi maupun perundungan itu tidak terjadi lagi, sehingga siswa merasa aman dan nyaman untuk beraktivitas di sekolah," ucapnya.

Orang tua siswa juga meminta dinas terkait untuk melakukan pengawasan terhadap sekolah guna mencegah intimidasi.

"Kami menggandeng dinas terkait, khususnya perlindungan anak, dengan harapan bahwa pihak dinas melakukan pengawasan terhadap sekolah tersebut, sehingga perundungan atau bullying itu tidak terjadi lagi kepada siswa-siswi SMAN 7 Cirebon, khususnya kelas XII yang kemarin melakukan aksi protes," jelas dia.

Bongkar Dugaan Pungli

Sebelumnya, Hanifah mengadu adanya pungutan SPP dari sekolah hingga bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang dipotong sebesar Rp 200 ribu.

Menurutnya, uang itu bukan untuk sekolah, melainkan untuk partai politik.

"PIP kita yang diambil. Harusnya kan tiap siswa dapat Rp 1,8 juta."

"Tapi ternyata kita itu diambil Rp 250 ribu untuk partai. Kita ke bank, di depan pintu ada guru dari TU buat ambil buku tabungan, pin, sama kartu kita."

"Angkatan kita juga dimintai uang gedung Rp 6,4 juta."

"Sebelumnya kita dimintai Rp 8,7 juta, orang tua enggak terima kalau kita harus bayar Rp8 juta. SPP kita tiap bulan Rp200 ribu," ungkap Hanifah.