Gelagat Kades Kohod Ogah Muncul ke Publik tapi Diam-diam Laporkan Media ke Dewan Pers, Ini Alasannya

Menirukan pernyataan Arsin, Yunihar mengatakan, "Kalau dikasih tahu, saya pasti ada di rumah," ucapnya.

Ia menegaskan bahwa kliennya bersikap kooperatif dalam proses pemeriksaan terkait kasus pagar laut dan penggeledahan yang dilakukan sebelumnya.  

Yuniar juga menyatakan, Arsin masih menjalankan tugasnya sebagai kepala desa seperti biasa, meskipun mungkin intensitasnya berkurang. 

Mengenai isu yang beredar di kalangan warga Kohod yang menyatakan Arsin kabur dan menghilang, Yunihar menekankan bahwa informasi tersebut tidak benar.

"Itu warga sumber hoaks berarti. Lagian saya pulang pergi dari sana sampai jam 12, kadang jam 1 malam. Saya tahu persis walaupun saya bukan warga Kohod," ungkapnya.

Arsin pertama kali mencuat saat ia berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. 

Saat itu, Nusron meninjau area laut yang memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) lahan pagar laut di Tangerang.

Arsin ngotot bahwa pagar laut di area tersebut dulunya merupakan empang yang perlahan hilang ditelan air laut akibat abrasi.

Di sisi lain, Arsin dikenal sebagai sosok orang kaya baru (OKB) di desanya. Arsin disebut memiliki berbagai aset bernilai tinggi sejak menjadi kades.

Mobil Rubicon milik Arsin juga sempat disorot Wakil Ketua Komisi II Dede Yusuf. Pasalnya, kata Dede, anggota DPR saja belum tentu bisa membeli Rubicon. 

Peran Arsin di Kasus Pagar Laut Tangerang

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, mengatakan Arsin telah mengakui membuat surat izin palsu terkait lahan pagar laut Tangerang.

Diketahui, Bareskrim Polri telah menyita sejumlah barang bukti, di antaranya printer, layar monitor, hingga stempel sekretariat Desa Kohod, saat melakukan penggeledahan di Desa Kohod, Senin malam.

Kepada polisi, Arsin mengakui alat-alat itu ia gunakan untuk membuat surat izin palsu.

"Dan, ini sudah kita dapatkan dari keterangan Kepala Desa maupun Sekdes yang juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan (untuk membuat surat palsu)" kata Djuhandhani, Selasa.