Mahfud MD Bongkar Gaji DPR: Lebih dari Rp 230 Juta, Bisa Miliaran Rupiah

Surya.co.id - Pakar hukum tata negara sekaligus mantan anggota DPR periode 2004-2008, Mahfud MD, mengungkap bahwa gaji anggota DPR sebenarnya bisa tembus miliaran rupiah per bulan. 

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud saat menjawab pertanyaan host Rizal Mustary di siniar Terus Terang di kanal YouTube Mahfud MD Official, Kamis (28/8/2025). 

Mahfud menilai, wajar bila masyarakat mengkritik besarnya gaji anggota DPR. Pasalnya, kondisi ekonomi rakyat saat ini masih sulit. 

“Jadi benar kalau kemudian DPR banyak dikritik karena tarolah agak hedonis juga kan hidupnya mereka. Jadi kita harus maklumi rakyat,” ujar Mahfud, dikutip dari Kompas.com. 

Menurut Mahfud, penghasilan anggota DPR sudah sangat berlebihan. 

“Menurut saya kalau memang Rp 230 juta per bulan, yang saya dengar justru miliaran per bulan. Karena ini (Rp 230 juta) mungkin uang bulanan untuk keluarga, untuk rumah, dan sebagainya, tunjangan. Di luar ini kan ada uang reses,” tuturnya.

Baca juga: Jabatan Baru Ahmad Sahroni Usai Dicopot dari Komisi III DPR RI, Diduga Karena Ucapan Tolol

Mahfud kemudian membandingkan dengan masa dirinya masih menjadi anggota DPR pada 2004. 

Saat itu, ia menyebut sudah ada berbagai tambahan penghasilan di luar gaji pokok. 

“Waktu zaman saya itu uang reses 3 bulan sekali sudah Rp 42 juta. Tahun 2004. Dapat lagi uang berkunjung ke konstituen. Dapat lagi setiap 1 UU, kalau anda membahas UU, 1 UU 1 kepala itu Rp 5 juta. Berapa UU dalam 1 tahun? Wah ini kecil banget. Rp 232 juta itu apa? Itu kan yang rutin bulanan. Waktu zaman saya ya gajinya resmi memang pada waktu itu Rp 4,8 juta, gaji pokok. Kan ada tunjangan jabatan, istri, rumah, transportasi, dan sebagainya,” kata Mahfud. 

Ia menambahkan, publik umumnya hanya mengetahui gaji pokok, tunjangan jabatan, atau uang sidang. 

Padahal, ada hak-hak lain yang jarang terekspos, seperti studi banding ke luar negeri. 

Mahfud bahkan mengenang saat dirinya menjadi anggota Pansus UU Pemilu. 

Walaupun sudah pindah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), ia masih ditawari fasilitas studi banding dari DPR. 

“Sesudah saya jadi Ketua MK, datang utusan dari DPR, ‘Pak, Bapak milih kunjungan kerja studi banding ke mana?’ Tentang apa? ‘DPR, Pak, UU Pemilu.’ Loh UU-nya kan sudah selesai. UU selesai, studi banding untuk apa? ‘Ini kan hak, Pak.’ Saya coret, saya nda mau. Dikasih honor juga saya tidak mau. Saya sudah pindah di MK sekarang saya bilang. Itu gede uang, uang ke luar negeri itu, dollar. Sudah dapat bisnis, hotel, lalu uang saku, gede juga,” ungkap Mahfud. 

Mahfud MD adalah politikus, pakar hukum tata negara, dan akademisi Indonesia.