Siapa Pejabat Tinggi Kementerian ATR/BPN Terlibat Sertifikat Pagar Laut Bekasi? Nusron Beri Clue

SURYA.CO.ID - Sosok pejabat tinggi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang diduga terlibat dalam pembuatan sertifikat di pagar Laut Bekasi, kini menjadi sorotan. 

Oknum pejabat tinggi kementerian ATR/BPN ini diduga memanipulasi peta hingga terbitnya sertifikat tanah di perairan Kampung Paljaya Desa Segara Jaya. 

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menyebut bahwa luas area pagar laut Bekasi yang bersertifikat tanah lebih luas dibandingkan di area pagar laut Tangerang, tepatnya di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji.

Di Desa Kohod, total luas area laut yang bersertifikat sekitar 390 hektar.

Sedangkan di perairan Kampung Paljaya, total luas area laut yang bersertifikat mencapai 581 hektar.

Baca juga: Misteri 89 Bidang SHM Warga Tiba-tiba Berpindah ke Area Pagar Laut Bekasi, Menteri ATR ke Lokasi

"581 (hektar) jauh lebih besar daripada yang di Kohod, Tangerang. Kohod hanya 390 (hektar). Ini 500 (hektar lebih). Ini tahun 2013 sampai tahun 2017,” ungkap Nusron saat meninjau area pagar laut Bekasi, Selasa (4/2/2025).

Dari jumlah tersebut, terdapat Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama 11 individu dengan total luas 72,571 hektar.

Nusron menjelaskan mulanya terdapat 89 bidang tanah seluas 11 hektar yang dimiliki 84 orang berdasarkan Nomor Induk Bidang Tanah (NIB).

Para pemilik itu pun telah mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2021.

Akan tetapi, NIB tersebut dimanipulasi oleh oknum pejabat Kementerian ATR/BPN dengan digeser petanya ke laut pada Juli 2022.

Sehingga luas NIB pun bertambah menjadi 72 hektar.

"Padahal menurut NIB-nya yang di darat tadi kita tinjau hanya 11 hektar. Jadi, ini manipulasi data," bebernya.

Nusron menduga oknum pejabat Kementerian ATR/BPN yang memanipulasi peta hingga terbitnya sertifikat tanah di perairan Kampung Paljaya, Desa Segara Jaya, bukan pejabat rendahan.

"Dan enggak mungkin kalau ini pejabat rendahan. Kenapa? Enggak mungkin pejabat rendahan bisa punya akses terhadap sistem, kecuali dia kerja sama dengan hacker (peretas)," tegasnya.

Siapa sosok pejabat ini?