Rekam Jejak Bahlil Lahadalia saat Jadi Sopir Angkot, Pantesan Gak Kaget Diminta Naik Angkutan Umum

Ananias Waimbo mengenang tatkala menjadi orang yang mengajarkan Bahlil Lahadalia membawa angkot atau mobil. 

"Bahkan saya ajar Bahlil Lahadalia sampai mahir dan memintanya membuat SIM hingga harus mengikuti ujian teori dan praktik hingga dinyatakan lulus dan resmi mengantongi Surat Izin Mengemudi (SIM) ," katanya.

Pernah menjadi sopir angkot bersama Bahlil Lahadalia, membuat Ananias Waimbo mengenal betul sosok mantan ketua HIPMI itu. 

"Bahlil Lahadalia itu orangnya yang saya kenal dari dulu ialah orang cerdas, ulet, mau berusaha, mudah bergaul dan yang paling penting dia tidak pernah melupakan masa lalunya," kata Ananias Waimbo. 

Sebagai sesama anak terminal dan masyarakat Kabupaten Fakfak, Ananias Waimbo mengaku bangga dengan pencapaian dan kesuksesan Bahlil Lahadalia. 

"Perlu saya pertegas, beliau Bahlil Lahadalia ini adalah orang yang paling tidak pernah lupa dengan masa lalunya, salah satu bukti kalau ia datang ke Fakfak itu pasti dia lihat teman-teman sopir angkot di terminal, salah satunya saya, selalu dia tanyakan saya," tuturnya. 

Meski sekarang sudah menjadi orang besar, Bahlil Lahadalia dikatakannya tak pernah lupa dengan masa lalunya termasuk kawan lama di terminal. 

"Pernah waktu kita ketemu itu,  dia (Bahlil Lahadalia) peluk saya erat dan sesekali kita mengenang momen perjuangan hidup dulu," imbuhnya.

Pejabat Diminta Naik Angkutan Umum

Sebelumnya, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mendesak agar pengawalan dan patroli (patwal) untuk pejabat dibatasi, kecuali untuk presiden dan wakil presiden. 

Djoko menilai, pejabat seharusnya lebih akrab dengan angkutan umum untuk memahami kondisi kemacetan yang dialami masyarakat.

"Semestinya, pejabat negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu, bercampur dengan masyarakat umum akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat," kata Djoko dalam penjelasannya pada Senin (27/1/2025) dikutip dari Kompas.com.

Djoko mengusulkan agar pejabat negara tidak perlu mendapatkan layanan patwal, kecuali presiden dan wakil presiden.

Dia meminta agar layanan patwal dialihkan untuk penggunaan angkutan umum, yang dinilai sudah cukup representatif di Jakarta.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id