Daftar Eks Jenderal TNI yang Terseret dalam Kasus Pagar Laut Tangerang, Ada Mantan Panglima TNI

SURYA.co.id - Inilah daftar sederet mantan jenderal TNI yang namanya terseret dalam kasus pagar Laut Tangerang, salah satunya ada mantan Panglima TNI.

Diketahui, sejumlah tokoh terkenal terseret dalam polemik pagar laut misterius sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

Beberapa di antara mereka adalah pensiunan jenderal TNI, yang pernah menduduki jabatan mentereng di militer.

Salah satunya bahkan pernah menjabat sebagai Panglima TNI.

Ada tiga purnawirawan TNI yang namanya ikut mencuat gegara kasus ini. Siapa saja mereka?

Baca juga: Sosok Abu Janda yang Dituding Sebar Berita Bohong Soal Pagar Laut Tangerang, Sebut Milik Nelayan

Berikut daftarnya.

1. Nono Sampono

Nono Sampono adalah pensiunan TNI, yang menjabat Presiden Direktur Agung Sedayu Group.

Letjen TNI Purn Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa.

Perusahaan ini menguasai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di pagar laut wilayah perairan Kabupaten Tangerang.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan setidaknya terdapat 263 bidang tanah dalam bentuk SHGB dengan rincian 234 bidang tanah dimiliki oleh PT Intan Agung Makmur dan 20 bidang dengan kepemilikan tanah atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, serta sembilan bidang tanah atas nama perorangan.

Selain itu terdapat SHM sebanyak 17 bidang.

Baca juga: Sosok Abu Janda yang Dituding Sebar Berita Bohong Soal Pagar Laut Tangerang, Sebut Milik Nelayan

Data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum  yang dikutip Antara, PT Cahaya Inti Sentosa merupakan perusahaan yang beroperasi di sektor real estate.

Perusahaan tersebut dimiliki oleh PT Agung Sedayu, PT Tunas Mekar, dan Pantai Indah Kapuk 2, dan sejumlah orang.  

Letjen TNI Purn Nono Sampono sendiri merupakan seorang tokoh militer Indonesia.

Pria kelahiran 1 Maret 1953 ini, pada tahun 1972 bergabung dengan Akademi Angkatan Laut (AL).

Lantas di dunia militer, Nono pernah menempati sejumlah posisi strategis.

Yakni Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) periode 2001 - 2003, Gubernur AAL dan Komandan Jenderal Akademi TNI.

Nono pernah menjadi anggota pasukan Danpaspampres di era kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri.

Tahun 2010, Nono dilantik oleh Menteri Perhubungan sebagai Kepala Badan Search And Rescue Nasional (Basarnas) menggantikan pejabat sebelumnya Wardjoko, mengutip dpd.go.id.

Nono kini menjabat sebagai Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, periode 2019-2024 dari Provinsi Maluku dengan perolehan suara 60.934. 

Sebelumnya Nono terpilih menjadi anggota DPD RI mewakili Provinsi Maluku periode tahun 2014 -2019 setelah berhasil mendapatkan 65.189 suara.

2. Freddy Numberi

Kasus pagar laut di Tangerang, Banten menyeret nama Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2004-2009 Freddy Numberi. 

Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini diduga menjadi Komisaris di dua perusahaan yang memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di laut Tangerang, Banten, yaitu PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. 

Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum (AHU) kedua perusahaan tersebut. 

Nama Freddy Numberi mencuat setelah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid membeberkan Sertifikat HGB dan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang terbit di kawasan pagar laut Tangerang, Banten tersebut.

Freddy Numberi diketahui merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

Freddy Numberi juga pernah menduduki posisi strategis lainnya, seperti Menteri Perhubungan (2009-2011), Gubernur Papua (1998), hingga Duta Besar Indonesia untuk Italia dan Malta.

Laksamana Madya TNI (Purn.) Freddy Numberi, S.IP. lahir 15 Oktober 1947 silam.

Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia.

Terkait perjalanan kariernya, Freddy Numberi diketahui menyelesaikan Pendidikan AKABRI pada tahun 1968, kemudian masuk pendidikan khusus AAL di Surabaya pada tahun 1969 dan lulus bulan Desember 1971.

Setalah lulus dari AAL ia dipercaya menjadi Komandan KRI Sembilan di kawasan timur Indonesia, Komandan Satuan Tugas Proyek Pengadaan Kapal Parchim, Frosch, dan Kondor periode 1995-1996.

Pangkat tertingginya di Angkatan Laut (TNI AL) adalah Laksamana Madya.

3. Hadi Tjahjanto

Mantan Panglima TNI Marsekal Purn Hadi Tjahjanto juga terseret polemik sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas wilayah yang dipasangi pagar laut di Tangerang, Banten.

Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang, Senin (20/1/2025).

Nusron mengatakan, Kementerian ATR/BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang HGB dan SHM pagar laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023, Senin (20/1/2025).

Dari situlah, Hadi turut dimintai keterangan oleh awak media karena pernah menjabat sebagai Menteri ATR/BPN pada 2022-2024.

Sebagai informasi, Hadi menduduki posisi pada Februari 2022-Februari 2024.

Hadi sendiri mengaku tidak mengetahui penerbitan sertifikat pagar laut Tangerang.

Melansir dari Tribunnews, Hadi Tjahjanto adalah pensiunan perwira tinggi (Pati) di dalam TNI Angkatan Udara (AU).

Ia pernah menjadi Kepala Staf TNI AU dan Panglima TNI.

Pada tahun 2021, Hadi Tjahjanto resmi pensiun sebagai Pati TNI AU.

Setelah purnatugas, Hadi Tjahjanto dipercaya Jokowi menjadi Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Kemudian pada Februari 2024, Presiden Jokowi melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di Istana Negara, Jakarta.

Pelantikan Hadi sebagai Menko Polhukam itu dilakukan berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34P Tahun 2024.

Hadi Tjahjanto dikenal sebagai loyalis Presiden RI ketika itu, Joko Widodo atau Jokowi.

Kedekatan keduanya terjadi ketika Hadi menjabat Komandan Lanud Solo dan Jokowi menjadi wali kota di daerah tersebut.

Marsekal Hadi Tjahjanto adalah lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) tahun 1986.

Sederet pendidikan militer yang pernah ditempuhnya antara lain adalah AAU (1986), Sekolah Penerbang TNI AU (1987), Sekkau (1995), Seskoau (2001), Sesko TNI (2009), dan PPSA Lemhannas RI (2015).

Hadi Tjahjanto berhasil mendapat gelar Doktor Kehormatan dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo pada tahun 2019.

Nama lengkap berikut dengan gelarnya yaitu Marsekal TNI (Purn.) Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P.

Karier Marsekal Hadi Tjahjanto telah malang melintang di dalam kemiliteran tanah air.

Berbagai jabatan strategis di TNI AU sudah pernah diemban Hadi.

Hadi mengawali kariernya sebagai Perwira Penerbang Skadron Udara 4 Pangkalan Udara Abdul Rachman Saleh pada tahun 1986.

Setelah itu, ia sempat menjabat sebagai Kepala Seksi Latihan Skadron 4 Pangkalan Udara Abdul Rachman Saleh (1993), Komandan Flight Ops "A" Flightlat Skuadron Udara 32 Wing 2 Pangkalan Udara Abdul Rachman Saleh (1996), Komandan Flight Skadron Pendidikan 101 Pangkalan Udara Adi Soemarmo (1997).

Ia kemudian menjadi Kepala Seksi Bingadiksis Dispers Pangkalan Udara Adi Soemarmo (1998), Komandan Batalyon III Menchandra Akademi TNI (1998), dan Instruktur Penerbangan Pangkalan Udara Adi Sucipto (1999).

Selain itu, jenderal bintang empat asal Malang ini juga pernah menduduki posisi sebagai Kepala Seksi Keamanan dan Pertahanan Pangkalan Dinas Operasi Pangkalan Udara Adi Sucipto (2000).

Ia sempat dipercaya sebagai Komandan Satuan Udara Pertanian Komando Operasi Angkatan Udara I (2001) dan Kepala Departemen Operasi Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara (2004).

Hadi tercatat pernah menjadi Kepala Dinas Personel Pangkalan Udara Abdul Rachman Saleh (2006), Kepala Sub Dinas Administrasi Prajurit Dinas Administrasi Persatuan Angkatan Udara (2007), Komandan Pangkalan Udara Adi Soemarmo (2010–2011), dan Perwira Bantuan I/Rencana Operasi TNI (2011).

Karier Hadi Tjahjanto makin moncer setelah ia didapuk menjadi Perwira Menengah Sekretaris Militer Kementerian Sekretaris Negara pada tahun 2011.

Di tahun yang sama, ia kemudian ditunjuk sebagai Direktur Operasi dan Latihan Badan SAR Nasional.

Pada tahun 2013, Hadi lalu diangkat menjadi Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara.

Kemudian, Hadi dimutasi untuk mengisi kursi jabatan sebagai Komandan Pangkalan Udara Abdul Rachman Saleh pada tahun 2015.

Pada tahun 2015, Hadi kembali dimutasi menjadi Sekretariat Militer Presiden.

Satu tahun kemudian, ia didapuk untuk menduduki posisi sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan.

Pada tahun 2017, Hadi kemudian diamanahkan untuk menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara.

Barulah setelah itu Marsekal Hadi Tjahjanto diangkat sebagai Panglima TNI.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id