Perebutan Kursi Sekda Bangkalan Bak Partai Kelas Berat, 3 Kandidat Punya Jejak Karier Mentereng

Dengan jejak karier dan pengalaman birokrasi yang mentereng di atas itu, persaingan ketiganya diibaratkan partai kelas berat sebelum menduduki sekda.

Ketiga nama di atas sudah diajukan pansel ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat untuk kemudian dipilih satu orang sebagai Sekda Bangkalan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Nasional.  

PJ Bupati Bangkalan, Arief M Edie mengungkapkan, banyak yang meminta agar pengisian jabatan definitif Sekda Pemkab Bangkalan menunggu terpilih dan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan periode 2024-2029. Saat ini, Penjabat sementara (Pjs) Sekda Pemkab Bangkalan dijabat Irman Gunadi.  

“Tetapi kan tidak mungkin karena jabatan sekda ini sudah lama kosong dan bertanggung jawab atas keuangan daerah. Pjs sekda bisa saja, tetapi nanti di tahun 2025 akan kerepotan. Kemudian di akhir tahun ini siapa yang mau bertanggung, kan harus ada. Apalagi sekarang ada open bidding (pengangkatan jabatan secara terbuka) eselon II yang memang kosong,” ungkap Arief kepada SURYA, Selasa (1/10/2024).

Siapapun nantinya yang menjabat sekda sesuai keputusan Pemerintah Pusat, Arief berharap bahwa seorang sekda betul-betul mampu menguasai bidang dan tugasnya selaku sekretaris daerah.

Diibaratkan kerajaan, lanjut Arief, jabatan sekda itu adalah seorang patih, mencatat segala seluk beluk kegiatan pemerintah daerah. Tidak hanya itu, sekda disebutnya harus bisa menjadi tempat rujukan serta tempat berkonsultasi semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bangkalan.

“Ibarat tubuh, sekda adalah leher. Ke bawah ya lewat sekda, ke atas ya lewat sekda. Ketika OPD menemui masalah, atau ada yang perlu dikonsultasikan ya ke sekda. Tidak mungkin seorang OPD konsultasinya ke staf ahli, itu beda, staf ahli berada di bawah koordinator sekda untuk membantu memberikan masukan kepada kepala daerah,” jelas Arief.  

Pada prinsipnya, Arief menekankan bahwa pentingnya sekda adalah harus bisa menjembatani kepentingan internal pemkab. Seperti menjembatani kepentingan OPD kepada kepala daerah serta menjadi narasumber ketika kepala daerah menanyakan sesuatu hal tentang kegiatan pemerintahan. 

Sementara untuk tugas eksternal, lanjut Arief, seorang sekda harus bisa juga berkomunikasi sebagai jembatan antara kepala kepala daerah dengan unsur forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda). Di antaranya seperti kapolres, kepala kejaksaan, ketua DPRD, kepala pengadilan negeri, serta komandan kodim.  

“Karena forkopimda kalau ketemu dengan kepala daerah agak susah, karena rutinitas kegiatannya lebih tinggi kepala daerah daripada forkopimda. Tetapi forkopimda juga butuh komunikasi, di situlah peran seorang sekda. kapan jadwalnya kepala daerah bisa bertemu dengan forkopimda. Kepentingan forkopimda yang akan diakomodir oleh pemda atau disampaikan ke kepala daerah, ya lewatnya melalui sekda, itu sih prinsinya,” pungkas Arief.  *****