Perebutan Kursi Sekda Bangkalan Bak Partai Kelas Berat, 3 Kandidat Punya Jejak Karier Mentereng

SURYA.CO.ID, BANGKALAN – Hasil akhir Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangkalan, Sabtu (29/9/2024) mengerucut kepada tiga nama. Berdasarkan urutan alfabetik, ketiganya adalah Ahmat Hafid, Bambang Budi Mustika, dan Ismet Efendi.

Mereka dinyatakan lulus sebagai Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekda Kabupaten Bangkalan setelah melalui seluruh tahapan seleksi. 

Mulai seleksi administrasi, kompetensi manajerial (assessment), penulisan makalah, wawancara, serta rekam jejak yang dilakukan Panitia Seleksi (Pansel) calon sekda.

Diawali Ahmat Hafid,  saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) per 15 Agustus 2024. Sebelumya, Hafid menjabat kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan mulai Juni 2019.

Hafid mengawali karier PNS dengan menjabat Pelaksana harian (Plh) Kasubbag Anggaran di tahun 1999. Mencermati riwayat jabatannya, Hafid merupakan salah seorang pejabat yang besar di lingkungan bagian anggaran dan keuangan Pemkab Bangkalan. 

Dan 10 tahun kemudian, Hafid menjabat Kepala Bagian Keuangan di tahun 2010. Tiga tahun kemudian atau di tahun 2013, ia menjabat Kepala BPKAD Pemkab Bangkalan selama tiga tahun.

Pada 11 Maret 2016, Hafid ditarik sebagai Staf Ahli Bupati Bangkalan Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Setahun kemudian, ia digeser sebagai Staf Ahli Bupati Bangkalan Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan.

Selain kembali menjabat Kepala BPAD Pemkab Bangkalan 2024, Hafid juga tercatat sebagai Plt Inspektur Pemkab Bangkalan.

Sementara Bambang Budi Mustika merupakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bangkalan terhitung sejak Mei 2023. Sebelumnya, Bambang menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.  

Sebelum didapuk sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Bambang sempat menjabat Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan hingga Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.

Selain di lingkungan Dinas Pendidikan, Bambang juga pernah tercatat sebagai Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Pemkab Bangkalan serta Plt Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pemkab Bangkalan.

Sedangkan Ismet Efendi memulai karier kepegawaiannya dari seorang camat. Mulai dari Camat Konang periode 2004-2005, Camat Labang periode 2005-2008, dan Camat Burneh pada 2008-2013.

Kemudian pada tahun 2013, Ismet menjabat Kepala Dinas Sosial hingga tahun 2014. Ia kemudian memimpin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) selama tiga tahun, terhitung mulai tahun 2014 hingga 2017.

Tak berhenti di situ, Ismet selanjutnya menjabat Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat selama dua tahun; 2017-2019, berlanjut sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) di tahun 2019.

Ia juga pernah menjadi Kepala Dinas Pendapatan Daerah periode 2019-2013, dan kembali menjabat Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Bangkalan hingga saat ini.

Dengan jejak karier dan pengalaman birokrasi yang mentereng di atas itu, persaingan ketiganya diibaratkan partai kelas berat sebelum menduduki sekda.

Ketiga nama di atas sudah diajukan pansel ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat untuk kemudian dipilih satu orang sebagai Sekda Bangkalan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Nasional.  

PJ Bupati Bangkalan, Arief M Edie mengungkapkan, banyak yang meminta agar pengisian jabatan definitif Sekda Pemkab Bangkalan menunggu terpilih dan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan periode 2024-2029. Saat ini, Penjabat sementara (Pjs) Sekda Pemkab Bangkalan dijabat Irman Gunadi.  

“Tetapi kan tidak mungkin karena jabatan sekda ini sudah lama kosong dan bertanggung jawab atas keuangan daerah. Pjs sekda bisa saja, tetapi nanti di tahun 2025 akan kerepotan. Kemudian di akhir tahun ini siapa yang mau bertanggung, kan harus ada. Apalagi sekarang ada open bidding (pengangkatan jabatan secara terbuka) eselon II yang memang kosong,” ungkap Arief kepada SURYA, Selasa (1/10/2024).

Siapapun nantinya yang menjabat sekda sesuai keputusan Pemerintah Pusat, Arief berharap bahwa seorang sekda betul-betul mampu menguasai bidang dan tugasnya selaku sekretaris daerah.

Diibaratkan kerajaan, lanjut Arief, jabatan sekda itu adalah seorang patih, mencatat segala seluk beluk kegiatan pemerintah daerah. Tidak hanya itu, sekda disebutnya harus bisa menjadi tempat rujukan serta tempat berkonsultasi semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bangkalan.

“Ibarat tubuh, sekda adalah leher. Ke bawah ya lewat sekda, ke atas ya lewat sekda. Ketika OPD menemui masalah, atau ada yang perlu dikonsultasikan ya ke sekda. Tidak mungkin seorang OPD konsultasinya ke staf ahli, itu beda, staf ahli berada di bawah koordinator sekda untuk membantu memberikan masukan kepada kepala daerah,” jelas Arief.  

Pada prinsipnya, Arief menekankan bahwa pentingnya sekda adalah harus bisa menjembatani kepentingan internal pemkab. Seperti menjembatani kepentingan OPD kepada kepala daerah serta menjadi narasumber ketika kepala daerah menanyakan sesuatu hal tentang kegiatan pemerintahan. 

Sementara untuk tugas eksternal, lanjut Arief, seorang sekda harus bisa juga berkomunikasi sebagai jembatan antara kepala kepala daerah dengan unsur forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda). Di antaranya seperti kapolres, kepala kejaksaan, ketua DPRD, kepala pengadilan negeri, serta komandan kodim.  

“Karena forkopimda kalau ketemu dengan kepala daerah agak susah, karena rutinitas kegiatannya lebih tinggi kepala daerah daripada forkopimda. Tetapi forkopimda juga butuh komunikasi, di situlah peran seorang sekda. kapan jadwalnya kepala daerah bisa bertemu dengan forkopimda. Kepentingan forkopimda yang akan diakomodir oleh pemda atau disampaikan ke kepala daerah, ya lewatnya melalui sekda, itu sih prinsinya,” pungkas Arief.  *****