Puluhan Mantan Kades di Bojonegoro Mengaku Miskin, Minta Tali Asih Rp 100 Juta ke Pemkab

SURYA.CO.ID, BOJONEGORO - Puluhan mantan kepala desa (Kades) tergabung dalam Komunitas Purnabhakti Kepala Desa Seluruh Indonesia (Kompakdesi) Bojonegoro di Jawa Timur (Jatim), menggeruduk Kantor DPRD Bojonegoro, Rabu (14/8/2024) siang.

Oleh DPRD Bojonegoro, puluhan mantan kades tersebut diterima dengan baik. 

Sejumlah anggota DPRD Bojonegoro dan juga pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mendudukkan mereka di salah satu ruangan, di lantai dua kantor DPRD Bojonegoro.

Wakil Ketua Kompakdesi Bojonegoro Rasmijan mengatakan, kedatangan pihaknya ke DPRD Bojonegoro ini untuk mengemukakan nasib, sekaligus mengajukan usulan ke Pemkab Bojonegoro melalui para anggota DPRD Bojonegoro.

Persisnya, kata Rasmijan, nasib dirinya dan puluhan sejawatnya saat ini miskin dan papa, setelah tak lagi menjadi kades. 

Pihaknya, ingin Pemkab Bojonegoro mengatensi nasib mereka yang memprihatinkan tersebut.

"Kami ingin mendapat tali asih atau semacam pesangon dari Pemkab Bojonegoro. Masing-masing per orangnya mendapat Rp 100 juta," ujar Rasmijan, Rabu (14/8/2024) siang.

Keinginan untuk mendapat tali asih dari Pemkab Bojonegoro itu, lanjut Rasmijan, dirasa masuk akal. 

APBD Bojonegoro yang jumbo, cukup untuk itu. Mengingat, APBD Bojonegoro juga selalu sisa atau Silpa saban tahunnya.

"Selain itu, kami ini kan sudah berjasa. Kami ini pernah menjadi garda terdepan bagi Pemkab Bojonegoro dalam mengetaskan kemiskinan masyarakat," imbuh Rasmijan.

Terkait apakah Kompakdesi kabupaten/kota lain juga memiliki gerakan yang sama, Rasmijan mengatakan tidak. 

Sementara ini, baru Kompakdesi Bojonegoro yang berani meminta tali asih Rp 100 juta ke Pemkab Bojonegoro.

"Kami juga belum tahu, apakah ada regulasi dan anggaran yang bisa dipakai agar kami dapat tali asih dari Pemkab Bojonegoro. Untuk itu, kami ke DPRD Bojonegoro sini," tutur Rasmijan.

Dia juga tak tahu, di kabupaten/kota lain apakah sudah ada pemkab/pemkot yang memberi tali asih kepada para mantan kades setempat. 

Menurut Rasmijan, hal itu akan dicari dan dikoordinasikan pihaknya lebih lanjut.