Pembahasan P-APBD 2024 Dikebut, DPRD Jatim: Dimaksimalkan untuk Kepentingan Rakyat

SURYA.co.id, SURABAYA - DPRD bersama Pemprov Jatim terus kebut pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau P-APBD Jatim 2024.

Berdasarkan jadwal, gedok P-APBD Jatim dijadwalkan bisa dilakukan pada Minggu pertama bulan Agustus 2024 mendatang.

Pembahasan P-APBD Jatim 2024 tersebut mendapat atensi dari fraksi di DPRD Jatim, salah satunya Fraksi PKB meminta agar dilakukan kajian mendalam terkait berbagai potensi pendapatan daerah.

Lalu, menetapkan target pendapatan sesuai potensi yang dimiliki.

"Melakukan kajian mendalam terkait potensi-potensi pendapatan daerah, untuk menetapkan target pendapatan sesuai potensi yang dimiliki, sehingga semua potensi tidak bocor dan dapat dimaksimalkan untuk kepentingan rakyat," kata Ubaidillah selaku juru bicara Fraksi PKB dalam pandangan umum tentang P-APBD Jatim 2024, Senin (29/7/2024).

Ada berbagai poin yang disampaikan oleh Fraksi PKB.

Selain memaksimalkan potensi pendapatan, Fraksi PKB juga meminta agar program penguatan literasi pesantren melalui skema pelatihan literasi pesantren dan penyelamatan naskah kuno pesantren melalui kerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip diberi alokasi anggaran.

"Hal itu sebagai bagian dari amanah yang tercantum dalam Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren," ungkapnya.

Di sisi lain, Fraksi PDIP DPRD Jatim dalam salah satu poin pada pandangan umumnya menyampaikan soal ekonomi kerakyatan.

Pemprov dipandang perlu terus membangkitkan ekonomi kerakyatan melalui upaya yang berkualitas terhadap koperasi dan UKM.

Penguatan program berbasis komunikasi seperti OPOP dan sejenis perlu terus dilakukan penguatan.

Dalam proses ini, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar Eksekutif memberikan fasilitasi berkualitas untuk melibatkan semua kekuatan perbankan dan lembaga keuangan bukan bank yang dimiliki Provinsi Jatim sehingga penguatan ekonomi kerakyatan dapat segera diwujudkan.

"Dukungan tersebut utamanya bagi kelompok usaha Mikro dan Ultra-Mikro yang seringkali mengalami kesulitan memperoleh akses permodalan," ungkap Yordan M Batara Goa, Juru Bicara Fraksi PDIP dalam keterangannya.

Sementara itu, Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono menjelaskan, secara garis besar P-APBD tahun 2024 kali ini terbagi menjadi dua bagian utama, yakni Struktur APBD dan Urusan Pemerintahan Daerah.

Pemprov Jatim mengusulkan perubahan Pendapatan maupun Belanja Daerah.