Pemprov Jatim Sudah Belanjakan Rp 6,87 Triliun, Khofifah : Harus Berdampak Kesejahteraan Masyarakat

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menggelar rakor bersama seluruh kepala OPD Pemprov Jawa Timur, Jumat (23/5/2025) malam. 

Salah satu yang dibahas adalah realisasi anggaran APBD Jatim Tahun 2025. Pada kesempatan tersebut, dipaparkan bahwa per 21 Mei 2025, realisasi belanja Pemprov Jatim sudah di angka 22,86 persen atau sekitar Rp 6,87 triliun. 

Jumlah tersebut terdiri dari belanja operasional Rp 5,22 triliun (23,49 persen), belanja modal Rp 90 miliar (3,6 persen), belanja tidak terduga Rp 27,6 miliar (8,04 persen) dan belanja transfer Rp 1,51 triliun (30,84 persen).

Sedangkan dari sisi pendapatan, per 21 Mei 2025 sudah mencapai 35,05 persen atau sekitar Rp 9,9 triliun. Jumlah ini terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 6,349 triliun (37,86 persen) pendapatan transfer Rp 3,547 triliun (30,58 persen) dan pendapatan sah lainnya sebesar Rp 5,256 triliun (18,81 persen). 

Khofifah secara khusus mengingatkan para Perangkat Daerah (PD) di lingkungan pemprov agar segera memaksimalkan realisasi setiap program kerja yang berkaitan dengan kesejahteraan dan pencerdasan masyarakat.

"Saya mohon perspektif kita dalam membuat program-program di semua sektor, semua  bisa berdampak, terutama pada peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan di desa," ujar Khofifah. 

"Kita bukan bekerja demi IKU (Indikator Kinerja Umum). Saya tegaskan, kita bekerja untuk memakmurkan dan mencerdaskan masyarakat serta pemerataan kesejahteraannya. Dan yang menjadi ukurannya antara lain indeks gini ratio dan indeks Theil. Pastikan pemerataan kesejahteraan bisa kita maksimalkan," tegasnya. 

Dalam menuntaskan kemiskinan di desa, Khofifah menekankan, perlu sinergitas dan kolaborasi seluruh OPD.

Bantuan akses permodalan KURsus petani tebu, katanya, merupakan salah satu contoh sinergitas dalam mensejahterakan masyarakat desa. Maka Kadisbun harus membangun sinergitas agar petani tebu dapat mengakses.

Setidaknya banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Mulai Kementerian Koordinator Perekonomian, PT SGN, dan perbankan termasuk Bank Jatim. Serta Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan Jawa Timur.

Tak hanya itu, pertanian dan desa wisata yang dikembangkan Pemprov Jatim, menurutnya, tak akan bisa diakses oleh masyarakat jika jalan desa masih rusak.

Sehingga perlu sinergitas bersama dalam mengatasi persoalan tersebut, di sini PU Bina Marga harus bersinergi.

Hal serupa juga berlaku pada penanganan stunting. Menurut Khofifah, Dinas Kesehatan baik kota/kabupaten, harus bersama berkoordinasi dengan PKK dan posyandu dalam mengatasi persoalan tersebut. 

"Kalau bersinergi antara seluruh dinas, seluruh biro, seluruh UPT itu menyatu, saya kira ikhtiar dalam menyejahterakan masyarakat desa akan tercapai. Sehingga tidak ada lagi disparitas antara kota dan desa," katanya.

Khofifah juga mengajak seluruh Perangkat Daerah untuk menyelaraskan program yang ada dengan program strategis dari pemerintah pusat.

Khususnya program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan penguatan ekonomi desa.

Menurutnya program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR) dan Koperasi Desa Merah Putih dapat dipercepat implemantasi dan targetnya. ****