Babak Baru Kasus Carok di Bangkalan: Hasan dan Wardi Tak Puas Hasil Sidang, Siap Susun Strategi

SURYA.CO.ID, BANGKALAN – Kasus carok di Bangkalan memasuki babak baru setelah dua terdakwa, Hasan Busri (40) dan Wardi (35) mengaku tak puas dengan hasil sidang.

Seperti diketahui, kakak beradik asal Kecamatan Tanjung Bumi itu menghadiri sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan digelar Pengadilan Negeri Bangkalan, Madura, Rabu (22/5/2024).

Keduanya didampingi 24 pengacara. Dari total 24 kuasa hukum, 14 di antaranya tergabung dalam DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Bangkalan.

Tampak hadir pula kakak kandung kedua terdakwa, serta sejumlah kerabat dari kedua terdakwa.

Sidang dipimpin langsung Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, Erlina Widikartikawati.

Baca juga: Pembuka Sidang Kasus Carok 2 Lawan 10 di Bangkalan, Terdakwa Kakak-Beradik Didampingi 24 Kuasa Hukum

Tak Puas Hasil Sidang

Kuasa Hukum sekaligus Sekretaris DPC PERADI Bangkalan, Moh Hidayat mengungkapkan, pihaknya akan terus memperjuangkan siapapun.

Bukan semata Hasan dan Wardi, tetapi masyarakat Bangkalan yang tidak mendapatkan keadilan atau diskriminasi.

“Tadi kita mendengar bersama terkait sidang pertama dengan terdakwa klien kami, Hasan dan Wardi. Dalam pembacaan dakwaan, klien kami tidak puas dengan pasal 340 dan 338 (KUHP),” ungkap Hidayat usai sidang.

Baca juga: Sosok Febrie Ardiansyah Jampidsus Kejagung Diduga Dibuntuti Densus 88 saat di Restoran, Karir Moncer

Atur Strategi

“Kami akan sampaikan eksepsi atau keberatan atas dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU)."

"Menurut hemat kami selaku penasehat hukum, dakwaan itu sangat tidak jelas dan jauh dari fakta sebenarnya. Kami sudah menyusun strategi pembelaan dan poin-poin keberatan akan kami paparkan minggu depan,” pungkas Hidayat.

Hal senada diungkap kuasa hukum, Bachtiar Pradinata. Menurutnya, kehadiran PERADI Bangkalan bukan semata untuk mencari pihak yang benar atau salah.

Tetapi lebih kepada upaya meluruskan permasalahan hukum pada porsinya sehingga tidak berkembang opini berbeda dari fakta sebenarnya.

“Kami yakin JPU termasuk maupun kami sebagai kuasa hukum dari terdakwa, datang bukan mencari benar atau salah. Melainkan mencari kebenaran materiil. Apakah surat dakwaan yang dibuat JPU sudah sesuai dengan fakta atau tidak?” tegas Bachtiar.