Warga Bandung Lamongan Jatim Tolak Tower Seluler, Datangi DPRD Tuntut Pembongkaran

"Jadi sudah tidak di Pemkab Lamongan," ujar Sugeng.

Senada, Kepala Dinas Perizinan Lamongan Hamdani Azhari menambahkan, Pemkab Lamongan tidak bisa mengeksekusi keberadaan tower, karena kewenangan izinnya sejak 2014 menjadi wewenang Kementerian Kominfo RI.

Tapi, menurut Hamdani, pada dasarnya ini harus ada solusi.

Dan bergiliran, Kepala Dinas PUPR Fahrudin dan Satpol PP juga memberikan jawaban kepada warga dan Komisi A.

Diketahui, aksi warga ini adalah lanjutan dari aksi sebelumnya pada Jumat (23/2/2024), di lokasi tower BTS berdiri tegak.

Warga demo melibatkan emak-emak dan warga sekitar, mereka berteriak pembongkaran tower yang berdiri sejak 1993.

Mereka mengaku tidak diuntungkan dengan adanya tower milik salah satu perusahaan tersebut.

Selain berorasi di bahu jalan dalam kota, massa juga memasang 6 spanduk yang berisi beragam tuntutan dan ancaman bagi siapa pun yang melepas atau mengambil banner yang dipasang warga.

Usai menggelar orasi, emak-emak kembali ke rumah dan dilanjutkan para kaum Hawa memasang 6 lembar spanduk.

Dua di antaranya dipasang di depan, empat lainnya di pasang di gang RW 04. Beragam tulisan dituangkan dalam spanduk.

"Kami warga RW 04 Bandung menyatakan penolakan kontrak berdirinya tower BTS" tandasnya.

Itu di antaranya nada tulisan yang tertuang dari banner yang dipasang warga di pagar lingkungan tower.

Puas dengan menggelar demo, berorasi dan memasang spanduk tuntutan, warga membubarkan diri.

Kemudian pada hari kemudian, warga melakukan audiensi dengan pihak perusahaan di Kantor Kelurahan Sukomulyo.

Saat itu dihadiri Kapolsek Kota Lamongan Kompol M Fadelan, Lurah Sukomulyo Rudi Utomo dan tidak ada temu. Sampai aksi kembali digelar di Gedung DPRD hari ini.

Ikuti Berita Menarik Lainnya di Google News SURYA.co.id