Bupati Ikfina Fahmawati Ajak Pemdes Berperan Aktif Atasi 'Darurat Sampah' 2024 di Kab Mojokerto

SURYA.co.id | MOJOKERTO - Pemkab Mojokerto akan melibatkan seluruh Pemdes untuk berperan aktif dalam pengolahan sampah guna mengantisipasi 'Darurat Sampah' di Tahun 2024.

Hal itu diungkapkan Kepala DLH Kabupaten Mojokerto, Zaqqi seusai memastikan zona aktif di TPA Karangdiyeng, Kecamatan Kutorejo yang sudah siap beroperasi.

Zaqqi mengatakan sesuai arahan dari Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati untuk pemberdayaan masyarakat melalui desa/ Pemdes terkait penanganan sampah 2024 akan lebih masif di tahun ini.

"Kita ingin membina dan memperdayakan pemerintah desa, karena Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang pengolahan sampah juga ada peran desa agar lebih optimal. Sehingga tahun ini kita fokus mendorong Pemdes di masing-masing desa, agar mereka turut aktif dalam pengolahan atau minimal pemilahan sampah," jelasnya, Minggu (28/1/2024).

Ia mengungkapkan Pemdes dapat mandiri dalam pengolahan sampah tidak mengandalkan Pemkab. Apalagi kapasitas TPA Karangdiyeng hampir Overload.

Meski jumlah TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) di Kabupaten Mojokerto sangat terbatas.

"Iya terbatas, tapi pengolahan itu tidak sebatas hanya TPS3R saja. Pemdes bisa sosialisasi ke warga tentang memilah sampah di awal dari rumah tangga juga penting untuk volume yang masuk di TPA Karangdiyeng," bebernya.

Menurut dia, pengolahan sampah di tingkat Pemdes cukup baik namun perlu ditingkatkan.

Pemberdayaan pengolahan sampah akan melibatkan seluruh desa, yakni 299 desa dan lima kelurahan di 18 Kecamatan.

"Jadi tidak hanya tanggung jawab Pemda, karena prinsipnya sampahku tanggung jawabku sehingga Pemdes harus lebih berperan aktif. Saat ini cukup bagus tapi kita ingin lebih meningkatkan lagi," kata Zaqqi.

Sebelumnya, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati memberikan bantuan hibah kendaraan pengangkut sampah dan alat pemadam api ringan untuk Pemdes Terusan, Kecamatan Gedeg.

Bupati Ikfina mengatakan bantuan hibah melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan (DPRKP2) tahun anggaran 2023 untuk penanganan sampah di kampung tersebut.

"Saya minta nanti digerakkan oleh ibu-ibu PKK, bagaimana warga bisa memilah sampah dari rumah. Yang organik dibuat pupuk dan non organik nanti diangkut dengan kendaraan sampah ini. Agar nanti bisa diolah sehingga tidak menjadi sumber sampah di Desa Terusan," pungkasnya.