Optimalkan Wulandari, Cara TPID Mojokerto Redam Kenaikan Harga dan Inflasi Selama Periode Nataru

SURYA.CO.ID, MOJOKERTO - Perubahan harga kebutuhan pokok mendekati akhir tahun menjadi situasi yang sudah diantisipasi Pemkab Mojokerto.

Untuk itu Tim TPID Pemkab Mojokerto bersiap menghadapi potensi kenaikan harga yang memicu inflasi, menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru (Nataru) 2025 nanti.

Intervensi pemda dalam pengendalian inflasi adalah mengintensifkan peran Warung Pengendalian Inflasi dan Penggunaan Produk dalam Negeri (Wulandari).

Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati mengatakan, pemerataan program Wulandari di seluruh pasar akan dapat efektif menekan laju inflasi.

"Idealnya kita ada 20 pasar di Kabupaten Mojokerto, seharusnya juga punya 20 Wulandari. Sehingga intervensi seperti operasi pasar tidak perlu kita lakukan, karena cukup mengendalikan dari Wulandari," jelas Ikfina, Rabu (18/12/2024).

Dokter Ikfina menjelaskan, aplikasi Sinergismart dari Disperindag Kabupaten Mojokerto juga dapat dimanfaatkan memantau perubahan harga secara real time, yang dapat digunakan sebagai acuan melakukan intervensi tersebut.

Pihaknya juga mengimbau masyarakat tidak menimbun bahan makanan, untuk menjaga kestabilan harga selama periode libur Nataru.

"Instrumen ini (Sinergismart) luar biasa buat kita semuanya, karena ketika ada satu perubahan harga yang signifikan maka intervensi bisa langsung dilakukan. Sesuai operasi pasar yang akan dilaksanakan di pasar," ungkap Ikfina.

Bupati Ikfina dalam arahannya mengungkapkan, pentingnya sinergitas serta kolaborasi Tim TPID untuk kontribusi positif dan efektif dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Mojokerto.

Ia memberikan contoh, perbedaan harga cabai merah di Pasar Bangsal Rp10.000 per KG, sedangkan di Pasar Pacet mencapai Rp 38.000 per KG.

"Apakah ini pengambilan data, apakah perlu diperbaiki atau faktanya di lapangan seperti itu. Jika benar, ini menjadi pekerjaan rumah kita ke depan untuk mengambil analisa dari perbedaan harga satu komoditas, dari 20 pasar di Kabupaten Mojokerto yang sedang kita pantau," bebernya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko  menambahkan, inflasi berhasil dikendalikan bahkan mendapat apresiasi dari pemerintah pusat berupa Dana Insentif Fiskal.

"Dari target pemerintah pusat 2,5 persen bisa kita capai, kita masuk di angka target pemerintah. Kita tidak masuk di angka 1,5 persen dan kita tidak di atas angka 3,1 persen, ettapi di atas angka 1,82 persen. Alhamdulillah kita sudah dinilai bagus dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat," ujar Teguh yang juga Ketua TPID tersebut.

Dikatakan Teguh, pihaknya optimistis langkah strategis yang sudah disiapkan Tim TPID dapat menjaga kestabilan harga, dan memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode Nataru. 

Terlebih sejumlah harga terutama bahan kebutuhan pokok cenderung fluktuatif menjelang Nataru, sehingga program pasar murah dan intervensi distribusi pangan harus terus dimaksimalkan. 

Terpenting adalah sinergitas antara instansi terkait guna menjamin distribusi pangan tidak terganggu, khususnya di wilayah terdampak bencana.

"Peran TPID sangat butuh dukungan dari Bulog selaku stabilisator harga di Kabupaten Mojokerto, saya minta ini juga menjadi titik perhatian. Jangan sampai nanti dinamika ini berpengaruh pada beberapa komoditas di Pemkab Mojokerto," tandasnya. *****