Status Kemahasiswaan Gielbran Ketua BEM UGM Usai Kritik Jokowi Disorot, Tuai Hujatan: Minimal Lulus

SURYA.CO.ID - Status kemahasiswaan Gielbran, Ketua Bem Universitas Gajah Mada (UGM) yang vokal memberikan kritik pada Jokowi, disorot oleh warganet.

Untuk diketahui, beberapa waktu Gielbran menghebohkan publik dengan memberikan predikat pada Presiden Joko Widodo sebagai alumnus paling memalukan.

Hal itu rupanya sebagai bentuk kekecewaan Gielbran terhadap kepemimpinan Jokowi selama dua periode, yang tak menyelesaikan beberapa masalah besar.

Dalam orasinya, Gielbran menggambarkan Jokowi sebagai pemimpin yang culas dengan kapasitas otak yang kecil hingga mengakui merasa jijik karena satu alumni dengan Presiden Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta Polri dan PSSI Jangan Berhenti Berantas Mafia Bola

Tentu saja hal ini menjadi sorotan tajam hingga menuai berbagai hujatan dari publik.

Gielbran mengatakan, penobatan untuk Jokowi ini adalah bentuk kekecewaan.

Menurutnya, sudah hampir dua periode Joko Widodo memimpin Indonesia, tapi masih ada banyak masalah penting yang belum diselesaikan.

Mulai dari kasus korupsi, pimpinan KPK, yang seharusnya bertanggung jawab untuk memerangi korupsi, sekarang malah menjadi pelaku kriminal.

Kemudian, Undang-Undang ITE tentang kebebasan berpendapat diubah, yang dianggap sangat mempermudah kriminalisasi aktivis.

Selain itu dirinya juga menyoroti konstitusi.

Dalam sidang MKMK, para hakim MK terbukti bermasalah.

Ini adalah bukti nyata bahwa MK sebenarnya tidak independen. 

Terlebih dengan hubungan pribadi keluarga Jokowi dengan Hakim Anwar Usman.

Karena banyaknya masalah, indeks demokrasi Indonesia semakin menurun.

"Kita merasa sudah tidak ada momentum lain selain sekarang untuk menobatkan Presiden Jokowi sebagai alumnus paling memalukan," kata Gielbran dalam diskusi publik darurat demokrasi bersama Serikat Merdeka Sejahtera (Semesta) di bundaran UGM, Jumat (8/12/2023).

Penobatan Jokowi sebagai alumnus UGM paling memalukan ini disimbolkan dengan pemasangan baliho bergambar wajah Jokowi.

Baliho berukuran cukup besar sekira 3x4 ini menggambarkan bagaimana Jokowi dalam dua fase.

Yaitu mengenakan almamater UGM berikut caping berpadu dengan Jokowi memakai jas dan mahkota raja.

Baliho tersebut terpasang di 3-4 titik di seputar kampus UGM.

Selain itu, wajah Jokowi dalam bentuk topeng juga dihadirkan dalam kursi kosong di diskusi tersebut.

Di akhir acara, panitia menyerahkan kajian berikut sertifikat alumnus paling memalukan kepada manipulasi Jokowi yang diperankan oleh perwakilan massa.

Nantinya sertifikat dan kajian itu bakal dilayangkan melalui Pos ke Istana Presiden.

Lebih lanjut Gielbran menilai, Joko Widodo tidak mencirikan lagi nilai-nilai UGM.

Joko Widodo, di akhir masa pemerintahan justru menghendaki perpanjangan kekuasaan laiknya seorang raja Jawa. Tanpa memperhatikan nilai etik. 

"Belum lagi bicara dinasti politik beliau, yang jelas terpampang di depan mata kita. Sehingga saya rasa seperti tadi tidak ada momentum selain sekarang untuk menobatkan beliau sebagai alumnus paling memalukan," kata dia. 

Mimbar diskusi publik di Bundaran UGM ini menghadirkan narasumber Aktivis Hak Asasi Manusia, Fatia Maulidiyanti dan akademisi sekaligus peneliti Hukum Tata Negara Indonesia, Dr. Zainal Arifin Mochtar.

Bersamaan dengan kehebohan Gielbran di media sosial yang menyebut Jokowi sebagai alumnus UGM paling memaluka, warganet kemudian mengulik status kemahasiswaan pria tersebut.

Gielbran yang masih menjalani pendidikan di semester 9 Fakultas Ilmu dan Industri Perternakan UGM itu diserang komentar pengguna media sosial.

Dikutip dari laman PDDikti, Ketua BEM UGM itu tercatat aktif sejak 2019 lalu.

Netizen pun mengomentari bahwa Gielbran Muhammad Noor minimal sudah lulus jika ingin menyampaikan kritik pedas.

"Minimal lulus sih," tulis akun TikTok @edis******.

"Kirain masih semester berapa, emang ada semester 9 ya?" tulis netizen lainnya.

Jokowi Beri Respon Santai

Jokowi mengingatkan soal etika terkait dengan penobatan dirinya sebagai alumni paling memalukan UGM.

Jokowi mengatakan, meskipun Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi, tapi sopan santun dan adat ketimuran perlu diterapkan.

"Ya itu proses demokrasi, boleh-boleh saja saja tetapi perlu saya juga mengingatkan kita ini ada etika,sopan santun ketimuran," kata Jokowi usai Peresmian Stasiun Pompa Ancol Sentiong di Ancol, Jakarta Utara, Senin, (11/12/2023).

Meskipun demikian, Presiden tidak ambil pusing dengan penobatan tersebut.

Ia menganggap hal itu biasa saja.

"Ya biasa saja," pungkasnya.