Menjaga Ekonomi Jatim

Intervensi Pemkab Mojokerto Berhasil Tekan Inflasi di Angka 0,22 Persen

Pergerakan inflasi di Kabupaten Mojokerto relatif stabil bahkan cenderung turun diangka 0,22 persen pada Oktober 2023.

Penulis: Mohammad Romadoni | Editor: irwan sy
mohammad romadoni/surya.co.id
Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati didampingi Kadisperindag Kabupaten Mojokerto Iwan Abdillah saat operasi pasar murah. 

SURYA.co.id | MOJOKERTO - Pergerakan inflasi di Kabupaten Mojokerto relatif stabil bahkan cenderung turun diangka 0,22 persen pada Oktober 2023.

Data terkini inflasi kumulatif tahun kalender Januari-Oktober sebesar 2,70 persen.

Meski dinamis, inflasi di Bumi Majapahit aman terkendali yakni mencapai 3,27 persen (YoY) tidak lebih tinggi dari angka inflasi nasional.

Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Mojokerto, Bambang Eko Wahyudi, mengatakan bulan sebelumnya inflasi tercatat 0,32 persen dalam periode September kemarin.

"Pada bulan Oktober 2023 Kabupaten Mojokerto mengalami inflasi sebesar 0,22 persen, tentu lebih rendah dari bulan September. Komoditas utama penyumbang inflasi untuk Oktober adalah bensin, solar, cabai rawit dan tahu mentah," jelasnya, Selasa (7/11/2023).

Ia mengungkapkan terdapat kelompok komoditas penyumbang inflasi di antaranya kelompok makanan, minuman, tembakau, pakaian dan alas kaki, termasuk kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar.

"Justru kelompok yang memberikan deflasi yaitu kelompok perlengkapan, peralatan, pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok transportasi, serta kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan," bebernya.

Faktor kenaikan nilai inflasi atau Cost Push inflation karena konsekuensi dari kenaikan BBM seperti solar dan pertamax.

Kenaikan BBM itu memicu kenaikan biaya produksi dan biaya distribusi sehingga berdampak terhadap lonjakan harga disektor perekomonian.

"Inflasi di Oktober dominan karena dipengaruhi kenaikan harga BBM," ucap Bambang.

Menurut dia, harga beras di Kabupaten Mojokerto kian melandai seiring intervensi Pemerintah Daerah melalui upaya stabilisasi pangan dengan melakukan operasi pasar dan membentuk Toko Pangan Kita (TPK) hasil kolaborasi bersama Bulog.

Cara jitu itu akhirnya berhasil merendam fenomena kenaikan harga beras di pasar lokal dan menghapusnya dari daftar penyumbang inflasi untuk bulan ini.

"Inflasi setiap bulan itu tidak sama  sesuai kondisi di lapangan, kalau bulan lalu penyumbang inflasi karena kenaikan harga beras. Tentunya berbeda dengan bulan ini, BBM penyumbang inflasi," cetusnya.

Ditambahkannya, kolaborasi Pemda dengan pihak swasta untuk penyaluran beras murah sukses menekan harga pangan yang berkontribusi atas inflasi, sehingga pasokan beras melimpah dengan harga di bawah HET yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Hal inilah yang menekan harga beras di Kabupaten Mojokerto, pada bulan Oktober mengalami penurunan ditengah naiknya harga beras di berbagai wilayah di Indonesia," pungkasnya.

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved