Rakor Penguatan Indeks Perilaku Anti Korupsi di Kota Pasuruan, Gus Ipul Bahagia Bisa Saling Belajar

SURYA.CO.ID, KOTA PASURUAN - Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menerima kedatangan KPK RI, Ombusdman dan Seketaris Daerah/Kota Kabupaten se-Provinsi Jawa Timur di Kota Pasuruan. Ini dalam rangka Rapat Koordinasi Penguatan Indeks Perilaku Anti Korupsi Tahun 2023 Sektor Pendidikan Wilayah Jawa Timur di Gedung Gradika Kota Pasuruan, Jum'at (15/9/2023).

Gus Ipul, sapaan akrab Walikota Pasuruan menyampaikan, rasa bahagia dan syukur karena KPK RI menempatkan rapat koordinasi Kota/Kabupaten Wilayah Jawa Timur di Kota Pasuruan.

"Saya ucapkan selamat datang di Kota Pasuruan yang sedang berusaha menjadi Kota Madinah (Maju ekonominya, Indah Kotanya dan Harmoni warganya). Selamat datang di kota yang berjuang keras menyamakan diri Kota Surabaya dan Kota Malang," ucap Gus Ipul.

Ia menambahkan, rapat koordinasi ini merupakan suatu kegiatan yang positif karena bisa saling belajar antar daerah.

"Indikator yang diterapkan semua daerah itu sama melihat indeks korupsinya melihat SAKIP-nya, semua itu sama indikatornya. Karena itu sering-sering berkumpul seperti ini bagus karena bisa saling belajar dan pasti ada manfaatnya," tambahnya

Ia menyampaikan, setelah dilantik di Gedung Negara Grahadi, pertemuan yang diinisiasi oleh KPK terkait dengan MCP Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur, skor Kota Pasuruan 44 sementara di daerah lain mempunyai nilai yang lebih tinggi.

"Saya terpacu, ini tantangan, kemudian saya minta pengarahan dari KPK. Alhamdulillah tahun berikutnya nilainya 80 kemudian di tahun berikutnya naik nilainya 90. Ini merupakan upaya dari kita belajar untuk menindaklanjuti apa yang kita temukan," ujarnya.

Kemudian Gus Ipul kembali mengucapkan rasa bahagia karena bisa berkumpul bersama-sama untuk saling belajar saling menyemangati. "Mari kita bangkit, mari kita kejar Banyuwangi, Kota malang dan Kota Surabaya yang lebih dulu maju. Memang kelihatannya berat tetapi kalau bersama-sama Insya Allah kita bisa capai pemenuhan indikatornya," ucapnya.

Ia berharap indeks perilaku anti korupsi pada sektor pendidikan perlu panduan yang lebih kongkret, detail dan nyata sehingga bisa dilakukan pengelolaan anggaran yang lebih baik.

"Dalam pengeloaan dana BOS antar sekolah masih ada perbedaan, walaupun sudah bertahun- tahun tetapi di lapangan masih ada perbedaan persepsi. Salah satu contohnya seragam itu boleh dijual apa tidak, diberi tulisan aja tidak boleh. Jual seragam tidak boleh, jual LKS jadi lebih jelas," tutupnya. *****