Banyak Keluhan Soal Sistem Zonasi, Anggota DPRD Jatim Perjuangkan Agar Dikurangi di PPDB Tahun Depan

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Anggota Komisi E DPRD Jatim, Adam Rusydi menghimpun sejumlah curhatan orangtua terkait sistem zonasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Hal itu didapati dalam berbagai titik kegiatan serap aspirasi atau reses DPRD Jatim.

Seperti diketahui, kegiatan reses anggota DPRD Jatim itu berlangsung sejak 12 Juli hingga 19 Juli 2023 di masing-masing daerah pemilihan atau dapil. Dalam penjelasannya, Adam mengungkapkan, tidak sedikit orangtua yang mengeluhkan sistem zonasi. "Memang ini masalah klasik," kata Adam, Kamis (20/7/2023).

Dalam beberapa tahun terakhir, curhatan orangtua yang mengeluhkan sistem zonasi kerap diterima anggota DPRD Jatim. Adam mengakui hal tersebut. Apalagi, jumlah sekolah negeri tidak cukup merata di berbagai wilayah. Sebagai bagian dari ketentuan, sistem zonasi menurutnya memang harus dilaksanakan.

Namun, politisi muda itu memastikan terus menghimpun aspirasi dan keluhan dari masyarakat. Ia berharap agar sistem ini dapat diperbaiki. "Kami akan coba terus mengurangi jatah zonasi yang ada di wilayah sekitar sekolah. Itu akan kami coba terus perjuangkan di PPDB tahun depan," jelasnya.

Selain urusan pendidikan, Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo itu menyebut juga menerima sejumlah aspirasi lain selama masa reses kemarin. Termasuk di antaranya terkait antisipasi banjir hingga persoalan lapangan pekerjaan. Selain itu, juga tak jarang warga yang sambat PKH tidak tepat sasaran.

Terkait sejumlah aspirasi itu, politisi muda itu memastikan bakal memilah berdasarkan tupoksi antara pemerintah daerah. Misalnya, menjadi merupakan kewenangan pemerintah provinsi (Pemprov), maka aspirasi itu akan diperjuangkan di DPRD Jatim.

"Kalau itu menjadi wilayah kabupaten, maka saya akan menyampaikan melalui fraksi kami di DPRD Sidoarjo," tandasnya. *****