WAWANCARA EKSKLUSIF - Cerita Ketua KPU Jatim Ditawari Rp 7 M dan Mobil untuk Amankan Suara

+ Yang pertama saya melihat itu fenomena yang biasa. KPU belum bisa menyebut itu sebagai pelanggaran, karena mereka belum ditetapkan sebagai peserta Pemilu. Kalau bagi kami sepanjang, ini kan bukan kewenangan kami. Itu wilayahnya pemerintah daerah, berizin atau tidak. Sepanjang itu terpenuhi saya kira gak masalah. 

Karena mereka itu belum menjadi peserta. Dan disitu juga saya lihat belum ada ajakan memilih. Karena kampanye itu ada klasifikasinya. Disitu ada misalnya, orang menyampaikan visi misi, kemudian dia mengajak orang untuk memilih. Jadi yang disebut kampanye itu akumulatif. Kalau dia hanya menampilkan foto, bahwa saya misalnya calon Presiden 2024. Itu menurut versi kami belum menjadi kampanye. 

Karena disatu sisi, dia juga bukan peserta. Aturan belum mengikat. Kami KPU belum punya kewenangan. Baru nanti kalau dia sudah mendaftar dan lolos menjadi peserta, masa kampanye, baru aturan kita mengikat kepada peserta. 

- Kalau untuk partai politik, kan sudah ditetapkan yang lolos sebagai peserta Pemilu 2024. Hal itu bagaimana?

+ Kalau untuk partai politik ini sekali lagi belum masuk ke masa kampanye. Yang disebut kampanye itu adalah akumulasi, ada ajakan, penyampaian visi misi dan sebagainya. Sepanjang pasang gambar, baliho, itu termasuk proses sosialisasi bukan kampanye. 

- Jadi misalnya sebelum masa kampanye, ada kader parpol ngumpulkan massa lalu orasi, menyampaikan untuk memilih?

+ Jadi yang kita tetapkan sementara kan partai politik belum caleg. Kalau caleg bebas, dan belum mengikat karena masih bakal calon legislatif. Yang penting sekali lagi, aturan umum terkait misalkan pemasangan reklame kemudian tidak menggunakan masjid sebagai sarana untuk berpolitik, termasuk ujaran kebencian, itu tentu ada institusi khusus yang akan menangani. Bawaslu pun belum memiliki kewenangan melarang sebenarnya. 

- Apakah menurut anda ke depan hal ini perlu diatur. Belum menjadi calon tapi sudah melakukan banyak aktifitas?

+ Kalau saya secara personal, karena ini belum ada aturannya ke depan bagaimana, ya biarkan saja untuk meramaikan proses demokrasi. Sepanjang aturan-aturan dia memasang baliho, spanduk sesuai peraturan di pemerintah daerah masing-masing. Membayar pajak, tidak merusak taman saya kira sah-sah saja. 

- Sepanjang pengalaman anda sebagai penyelenggara Pemilu, apakah ada cerita yang tidak bisa anda lupakan?. Apakah pernah mengalami ancaman. 

+ Sebenarnya banyak. Karena mungkin terlalu banyak momentum saya juga menjadi bingung. Karena mungkin di KPU terlalu banyak dinamikanya. Kalau soal ada ancaman, WA, telpon, diancam rumah dibakar, didemo itu sudah ibarat sego pecel. 

Ditawari uang sampai 7 Miliar sama mobilnya. Itu saya tolak. Uang itu sudah ada dan ada di dalam mobil, itu sekalian disuruh bawa. Permintaannya agar bisa diamankan. Karena saya katakan tadi kalau secara psikologis memang calon anggota legislatif ini merasa nyaman kalau kenal dan menyelesaikan penyelenggara. 

Ini yang seringkali adakalanya dimanfaatkan kawan-kawan oknum penyelenggara. Memanfaatkan psikologis caleg. Hanya mengatakan, saya jaga suara anda. Itu saya bisa mengambil keuntungan. Ini kalau mau. Faktanya, di Pemilu 2019 kemarin kami di provinsi mengembalikan beberapa kursi dari parpol. 

Jadi, kemarin ada di dapil Pasuruan, di level provinsi kita kembalikan karena ada potensi fraud disana. Setelah itu kita juga lakukan proses pengawasan internal kepada yang bersangkutan. Kita temukan perbedaan. Ini ditingkat provinsi kita kembalikan. Ada juga beberapa di Madura kita hitung ulang, kita buka lagi di tingkat provinsi dan ternyata ada kesalahan. 

Bahkan kita temukan ada oknum yang sengaja merubah. Ini yang saya katakan di awal tadi ketika orang itu misalnya bermain di level kecamatan, itu biasanya pada pleno diatasnya akan ketahuan. Sama halnya jika di tingkat KPU Kabupaten/kota ada proses permainan, di Provinsi akan ketahuan. Karena proses penghitungan administrasi Pemilu itu agak rumit. 

- Apa yang mesti masyarakat lakukan agar bisa menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2024. 

+ Jadi, yang pertama saya mengimbau kepada masyarakat khususnya di Jawa Timur untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu. Berpartisipasi ini artinya tidak hanya datang ketika hari H, 14 Februari untuk menggunakan hak pilih. Tapi, masyarakat juga bisa berpartisipasi menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Karena kami membutuhkan banyak sekali tenaga baik di tingkat kecamatan, desa/kelurahan maupun juga sebagai KPPS. 

Kami membutuhkan kurang lebih satu juta petugas untuk di 2024. Karena TPS kita kurang lebih bisa 120 ribu sampai 125 ribu TPS. Satu TPS kita membutuhkan 7 KPPS dan 2 petugas pengamanan TPS. Jadi, hampir 1 juta kita butuhkan. Jadi kami berharap masyarakat Jawa Timur berpartisipasi tidak hanya sebagai pemilih tapi juga bisa menjadi penyelenggara. 

Kemudian yang kedua, berpartisipasi tidak hanya sebagai penyelenggara maupun pemilih. Tapi juga berpartisipasi mengikuti seluruh tahapan Pemilu. Kalau memang ditemukan ada yang tidak benar, segera sampaikan. Kami di tingkat provinsi, kabupaten/kota, medsos kami juga aktif semua. Bisa kita dilaporkan baik via surat maupun email melalui proses pengawasan kita maupun juga mereka sering lapor melalui komentar di sosmed kita. 

Lalu yang ketiga, kami juga berharap masyarakat juga ikut bekerjasama membantu kami dengan memberikan data yang benar ketika petugas kami melakukan coklit atau pencocokan dan penelitian. Karena tanggal 12 februari sampai tanggal 14 Maret 2023, petugas pantarlih akan mendatangi rumah door to door. Jadi kami berharap bisa memberikan data yang benar. 

Dan yang keempat masyarakat juga bisa mengecek di website KPU apakah yang bersangkutan sudah terdaftar sebagai pemilih atau tidak. Kita bisa memastikan untuk terdaftar di TPS berapa kelurahan mana. Disitu terbuka, bahkan disitu juga akan muncul di TPS itu siapa saja. Jadi sudah tidak ada isu pemilih siluman, penggelembungan pemilih itu sudah tidak ada. 

Kelima kami berharap masyarakat tidak mudah termakan hoaks. Khususnya hoaks terkait Pemilu.