WAWANCARA EKSKLUSIF - Cerita Ketua KPU Jatim Ditawari Rp 7 M dan Mobil untuk Amankan Suara

Termasuk juga video recorded. Ini juga diatur oleh KPU yang dianggap oleh Bawaslu melanggar secara administratif. Sekali lagi ini bagian dari dinamika dan semuanya sudah klir dan selesai. 

- Ada anggapan bahwa lolosnya partai baru semacam Partai Gelora, PKN dan lain-lain sengaja diloloskan untuk menghadapi partai-partai tertentu. Atau Partai Ummat tidak diloloskan. Bagaimana menurut anda?

+ Saya memastikan itu tidak benar. Jadi, tidak pernah ada instruksi, arahan dari pemerintah atau pihak luar agar meloloskan, itu tidak ada. Semua kita perlakukan sama. Karena prinsip kami sudah diminta oleh KPU RI bahwa kita harus menjaga kedekatan yang sama. Jadi semuanya kita berupaya untuk sebaik mungkin berkolaborasi dengan banyak pihak termasuk partai politik. 

Jadi, kalau ada anggapan ada partai yang diloloskan dalam rangka menghantam partai lain, kita sudah tidak menjangkau kesana. Ini bukan urusan kami. Kita memastikan apa yang disampaikan oleh partai politik benar. Dan benar ini kita buktikan dengan proses verifikasi secara faktual. Proses verifikasi faktual ini semuanya ada dokumentasinya. Sehingga, kalau ada gugatan bisa kita tunjukkan buktinya. 

- Yang selalu muncul sesudah maupun jelang Pemilu itu adalah soal daftar pemilih tetap. Selalu saja jadi persoalan. Nah, bagaimana sebenarnya antisipasi supaya isu ini tidak terulang?

+ KPU RI sejak 2017 sebenarnya sudah mulai menginisiasi yang namanya daftar pemilih berkelanjutan. Artinya bahwa proses pemutakhiran data pemilih ini tidak hanya kita lakukan ketika proses tahapan pemilu. Jadi, kemarin-kemarin beberapa tahun ini sebelum tahapan berjalan kami terus melakukan updating terkait dengan data pemilih. 

Kami berkomunikasi dengan berbagai pihak, Dispenduk khususnya, TNI/Polri, Dinsos dalam rangka kita update pemilih yang sudah meninggal. Jadi, sebelum proses pemutakhiran jauh hari kita sudah update terus. Kemudian pemilih pemula, dari TNI/Polri, ini kita juga selalu meminta update data dari sipil yang menjadi TNI/Polri. Atau sebaliknya. Kenapa penting? karena faktanya memang di lapangan cukup banyak purnawirawan yang tidak mengupdate status kependudukannya. Jadi masih mencatumkan di KTP sebagai TNI/Polri. 

Dengan kita berkoordinasi dengan para pihak TNI/Polri secara kelembagaan, kita mendapatkan data pensiunan. Jadi meskipun di identitas mereka sebagai TNI/Polri kita tetap berupaya memasukkan mereka ke daftar pemilih. Kemudian kami di Jawa Timur juga menjalin perjanjian kerjasama dengan kemenag, dinas pendidikan. Tujuannya untuk mengupdate data pemilih pemula di sekolah baik di lingkungan Kemenag maupun Dinas Pendidikan.

Kami secara berkala mengirim data update kita kepada Kemenag maupun Dinas Pendidikan. Mereka juga mengirimkan data secara berkala siswa mereka yang sudah 17 tahun. Berikutnya kami selama dua bulan ini mengupdate pemilih kita yang berada di lokasi khusus. Lokasi khusus ini ada namanya pondok pesantren, lapas, rutan, dan panti sosial. Sekitar bulan Januari kami juga sudah melakukan rapat koordinasi dengan Kemenkumham Jatim, para kemenag untuk mengantisipasi. 

Jadi, saat ini kami sudah mendata seluruh penghuni lapas, rutan. Sekaligus kami juga meminta kabupaten/kota untuk mengundang para pengurus pondok pesantren untuk mendata para santri. Tujuannya adalah untuk memastikan mereka yang ada di lingkungan ini terdata sebagai pemilih. Kedua, tujuannya kita akan mendirikan TPS di lokasi khusus ini. Jumlahnya berapa, lebih dari 100 maka kita dirikan TPS. 

Perhari ini kit sudah mendapat pengajuan 275an TPS di lokasi khusus. Baik di Pondok Pesantren maupun di lapas ataupun rutan. Ini upaya-upaya kita untuk memastikan agar DPT tidak jadi soal. Karena DPT seringkali diremehkan, tidak terlalu dianggap oleh peserta Pemilu. Tapi, ketika ada problem DPT ini selalu menjadi kambing hitam jadi bahan untuk menggugat ke MK. 

- Pilpres beberapa waktu yang lalu ada fenomena, di suatu wilayah calon tertentu itu suaranya nol. Banyak yang mengatakan itu tidak mungkin. Menurut anda apakah hal itu mungkin terjadi?

+ Kalau saya menyampaikan karena ini faktanya memang terjadi dan dari pemilu ke pemilu kita anggap biasa. Dan faktanya memang beberapa tempat kita temukan ada calon yang seratus persen. Tapi calon yang lain nol. Ini kami sampaikan sering terjadi di lokasi-lokasi tertentu. Contoh misalnya, di pondok pesantren. Memang ada ketokohan ada Pak Kiyai misalnya, ketika mereka ada instruksi atau kesepakatan harus memilih calon A maka semuanya memilih calon A. 

Beda misalkan di komunitas yang memang sifatnya heterogen. Banyak pihak, kemudian hanya ada satu calon yang dapat suara mungkin patut kita curigai. Bahkan, di 2014 itu saya menyaksikan langsung di Pamekasan itu ada Pemungutan Suara ulang bukan Pilpres tapi Pileg. Orang mungkin gak percaya, gak masuk akal, kok sangat pinter sekali pemilih nyoblos partai terus nyoblos caleg semuanya sama. Ini terjadi saya menyaksikan langsung. 

- Saat ini mulai banyak baliho di pinggir jalan yang dianggap sebagai indikasi kampanye untuk Pemilu 2024. Belum lagi yang ngumpulin orang. Menurut KPU ini bagaimana?