WAWANCARA EKSKLUSIF - Cerita Ketua KPU Jatim Ditawari Rp 7 M dan Mobil untuk Amankan Suara

SURYA.CO.ID | SURABAYA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur Choirul Anam mengaku banyak pengalaman selama menjadi penyelenggara pemilu. Bahkan, satu di antara pengalaman itu adalah pernah ditawari Rp 7 miliar plus satu mobil untuk mengamankan suara kontestan Pemilu. 

Dalam serial wawancara eksklusif yang dipandu oleh Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra, di Kantor KPU Jatim, Kamis (9/2), Anam bercerita banyak hal mengenai berbagai pengalamannya sebagai penyelenggara Pemilu. Selain pernah diiming-imingi materi, Anam tak memungkiri juga pernah dapat ancaman. 

"Kalau soal ada ancaman, WA, telpon, diancam rumah dibakar, didemo itu sudah ibarat sego pecel. Ditawari uang sampai 7 Miliar sama mobilnya. Itu saya tolak," kata Anam saat ditanya apakah punya pengalaman tak terlupakan selama jadi penyelenggara Pemilu. 

Anam memastikan dirinya bersama jajaran KPU sebagai penyelenggara Pemilu bakal bekerja sesuai dengan regulasi. Dia pun membantah anggapan atau isu yang belakangan muncul bahwa sudah ada berbagai skenario untuk Pemilu 2024.

Menurut Anam, peluang untuk berbuat kecurangan nyaris tertutup. Sebab, KPU dengan regulasi dan inovasinya menginginkan pesta demokrasi berlangsung sebagaimana ketentuan. Selengkapnya simak petikan wawancara khusus berikut ;

- Bicara Pemilu serentak 2024. Hingga saat ini, bagaimana potensi pemilih dari wilayah Jawa Timur dibanding provinsi lain  

+ Kalau bicara terkait potensi elektoral pemilih di Jawa Timur, Jawa Timur ini secara jumlah pemilih memang terbanyak kedua dibawah Jawa Barat. Jadi untuk Jawa Timur kurang lebih pemilih kita 30 juta 500 ribu. Dan itu termasuk kategori jumlah pemilih yang sangat signifikan dan itu tersebar di 38 Kabupaten/kota di Jawa Timur. 666 Kecamatan, 8494 desa/kelurahan. Jadi merupakan wilayah yang memang baik secara jumlah maupun secara kuantitas sekaligus secara kewilayahan kita sangat besar. 

- Beberapa waktu yang lalu, budayawan Cak Nun bilang bahwa Pemilu 2024 sudah diatur siapa pemenangnya jauh-jauh hari. Bagaimana tanggapan anda?

+ Saya kira lontaran-lontaran semacam itu cukup sering dilontarkan oleh banyak pihak. Saya tidak menyebut person-person, tapi kami bisa memastikan bahwa proses Pemilu maupun Pilkada ini betul-betul dilaksanakan dengan kompetitif secara fair. 

Ini terbukti dengan para peserta pemilu, parpol maupun perseorangan ini terus berlomba-lomba untuk bisa mengikuti proses Pemilu. Ini juga menandakan bahwa kompetisi itu ada. Kalau memang sudah ditentukan dari awal, kan tidak mungkin ada orang yang mau berkompetisi. Tapi, faktanya bahwa para kompetitor ini terus bermunculan semakin banyak. Itu yang pertama. 

Yang kedua, bahwa kerja-kerja KPU sekarang itu sangat terbuka. Semuanya kita buka, transparan. Kita buka blak. Bahkan sampai hasil Pemilu tidak hanya ditingkat kabupaten, provinsi ataupun RI. Sampai ditingkat rendah yaitu TPS pun kita buka. Jadi, KPU ini kalau dulu istilahnya Situng, Sirekap, disitu publik bisa mengecek dan melihat hasil Pemilu. Tidak hanya hasilnya secara angka, tapi sampai pada soft file berita acara C1 itu bisa dilihat dan diunduh. Jadi, semua orang bisa mengecek. 

Yang ketiga, kami juga dalam melakukan proses rekrutmen ini kita buka. Bahkan kami di berbagai pihak sekaligus kemarin kita juga melakukan perjanjian kerjasama dengan banyak kampus. KPU RI juga sudah melakukan MoU dengan banyak kampus, kita malah mengundang para pihak khususnya mahasiswa untuk bisa berpartisipasi menjadi bagian dari penyelenggara. 

Artinya, kita inginkan mahasiswa/anak muda menjadi penyelenggara harapannya mereka ini memang masih fresh, idealis, tidak mudah disetir dan diiming-imingi baik oleh penyelenggara diatasnya apalagi oleh peserta Pemilu. Ini komitmen kita, disamping terbuka kita juga berupaya merekrut tenaga penyelenggara itu yang profesional. 

- Mungkin atau tidak melakukan utak utik suara di Pemilu. Masih banyak yang percaya, oknum KPU bisa mindah-mindah suara. Apakah itu mungkin?

+ Itu persepsi jaman dulu. Bahwa Pemilu kita sekali lagi semuanya terbuka. Secara aturan regulasi, seluruh proses penyelenggaraan Pemilu itu terbuka, diikuti oleh umum. Ditingkat TPS misalkan. Masyarakat bisa mengikuti proses penghitungan. Hasilnya wajib diumumkan/ditempel. Kemudian yang kedua, dari TPS dibawa lah ke tingkat kecamatan. Rekap di tingkat kecamatan ini juga terbuka untuk umum. Dihadiri oleh seluruh partai politik, panwascam. Setelah selain ini juga harus ditempel. Pun begitu di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat prosesnya juga begitu.