Didukung Bank Dunia, BPN Gresik Gulirkan Program Sertifikasi Dengan Melibatkan Tokoh Masyarakat

SURYA.CO.ID, GRESIK - Kementrian ATR/BPN mendapat pinjaman dari Bank Dunia dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap partisipasi masyarakat (PTSL-PM), Senin (23/1/2023). Targetnya, ada 30.000 bidang tanah yang akan disertifikasi lewat program ini.

Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Gresik, Asep Heri mengatakan, pada tahun 2023 ini PTSL-PM terlaksana di Kecamatan Kebomas, Wringinanom dan Kedamean dengan target 30.000 bidang tanah. Program PTSL berbasis partisipasi masyarakat ini melibatkan 6-10 orang dari unsur perangkat desa, tokoh agama, pemuda, serta perempuan.

Pelibatan unsur masyarakat dalam administrasi pertanahan, sebagai bentuk pemberdayaan. Mereka bertugas pengumpulan data pertanahan (Puldatan) yang biasanya dilakukan oleh petugas kantor pertanahan. Sehingga, pelaksanaan lebih cepat dan akurat.

"Ini bagian dari percepatan Gresik Kabupaten Lengkap pada akhir tahun 2023. Tergetnya, 30.000 bidang tanah bersertifikat," kata Asep.

Dalam melaksanakan tugasnya, nantinya para perangkat desa, tokoh agama, pemuda, serta perempuan diberi pelatihan dalam mengumpulkan data-data pertanahan, sehingga tidak salah dalam mengumpulkan berkas. "Sebelum menugaskan unsur masyarakat tersebut, kami melatihnya sehingga bisa bekerja dan tahu tugasnya," imbuhnya.

Pola PTSL-PM Lanjutan Pemetaan Tematik Pertanahan Ruang (PTP) ini pertama di Indonesia dan diyakini PTSL-PM ini akan berhasil. Sebab pada 2022 lalu, BPN Gresik menjadi pilot project PTPR. "Jadi, pola PTSL-PM dengan pola PTPR yang pertama di Indonesia, kami yakin bisa sukses di Gresik," jelas Asep.

Pembuatan PTPR itu berpusat di empat kecamatan dengan 72 desa atau kelurahan yang di dalamnya ada total 153.000 bidang. Lokasi PTPR akan didorong peningkatan kualitas data bidang pertanahan.

BPN Gresik juga ingin memotret potensi-potensi sengketa dan permasalahan terkait pertanahan. "Pembuatan PTPR merupakan pilot project nasional, tujuan akhirnya adalah untuk mencapai Gresik Kabupaten Lengkap," imbuhnya.

Menurut Asep, sertifikat tanah penting dimiliki setiap pemilik tanah, sebab merupakan tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki. Asep menargetkan pada akhir 2023 Gresik menjadi kabupaten bersertifikat lengkap.

Dalam menjalankan program strategis nasional, BPN Gresik juga menggandeng pemerintah daerah, TNI-Polri, mahasiswa serta organisasi masyarakat maupun organisasi keagamaan.

"Itu targetnya, semoga bisa terlaksana dan kami juga membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, TNI Polri maupun stakeholder lainnya untuk mempercepat pelaksanaannya," tandasnya. *****