FAKTA Ganjar Pranowo yang Dapat Sanksi dari DPP PDIP: Sempat Nyatakan Siap, Kini Tergantung Megawati
Berikut fakta mengenai Ganjar Pranowo yang mendapat sanksi dari DPP PDIP setelah menyatakan diri siap untuk menjadi calon presiden.
Penulis: Akira Tandika Paramitaningtyas | Editor: Iksan Fauzi
lihat foto
"Tentu terkait dengan realitas yang ada di survei dan kemudian semua orang perbincangan. Kan suara rakyat juga tidak boleh diabaikan," ujar kader PDI-P itu.
Lebih lanjut, Ganjar juga mengatakan, dirinya menunggu langkah konsolidasi PDI-P dalam membangun kerja sama politik antarpartai.
Menurut dia, PDI-P bisa mengusung calon sendiri karena sebagai pemenang Pemilu 2019.
Oleh karena itu, kata Ganjar, hendaknya partai lain bergabung dengan PDI-P dalam kerja sama politik.
"Rasa-rasanya bangsa ini terlalu besar untuk diurus sendirian. Ada banyak multidimensi persoalan yang ada di sana dan membutuhkan kebersamaan," tutur Ganjar.
Baca juga: Pengamat: Pernyataan Ganjar Pranowo Siap Maju Capres 2024 Bagian Taktik PDIP Untuk Hattrick Pilpres
2. Dapat sanksi dari DPP PDIP
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atas pernyataannya siap calon presiden (capres) 2024.
"Menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada Ganjar sebagai kader," kata Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komaruddin Watubun di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Senin (24/10/2022).
Komaruddin mengatakan pernyataan Ganjar Pranowo yang siap maju capres menimbulkan multitafsir di kalangan masyarakat.
"Meskipun tidak melanggar tapi pernyataan ini menimbulkan multitafsir kepada publik," ujarnya.
3. Megawati berhak tentukan capres-cawapres PDIP
Usai pertemuan, dengan didampingi Ganjar dan Ketua DPP PDIP Komaruddin Watubun, Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa persoalan sosok calon presiden dan calon wakil presiden adalah hak prerogatif Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Terkait capres dan cawapres, itu merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri," jelas Hasto dalam konferensi pers dikutip dari live streaming Kompas TV, Senin petang.
Dalam kesempatan itu Hasto juga menyinggung soal penegakan disiplin partai.
Ia menyebut bahwa fungsi penegakan disiplin berlaku bagi seluruh anggota dan kader partai tanpa terkecuali.
Dalam penegakan disiplin partai, PDIP mengacu pada asas equal treatment atau perlakuan yang sama rata.
"Fungsi penegakan disiplin dijalankan bagi seluruh anggota partai tanpa kecuali, semua ada equal treatment," kata dia.
Ikuti Berita Lainnya di News Google SURYA.co.id
