FAKTA Ganjar Pranowo yang Dapat Sanksi dari DPP PDIP: Sempat Nyatakan Siap, Kini Tergantung Megawati
Berikut fakta mengenai Ganjar Pranowo yang mendapat sanksi dari DPP PDIP setelah menyatakan diri siap untuk menjadi calon presiden.
Penulis: Akira Tandika Paramitaningtyas | Editor: Iksan Fauzi
SURYA.CO.ID - Berikut fakta mengenai Ganjar Pranowo yang mendapat sanksi dari DPP PDIP setelah menyatakan diri siap untuk menjadi calon presiden.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ganjar Pranowo sempat membuat pernyataan bahwa dirinya siap untuk maju dalam pemilihan Capres RI 2024 mendatang.
Hal itu disampaikannya dalam sebuah wawancara bersama B TV, yang dipandu oleh Fristian Griec.
Baca juga: Ganjar Pranowo Dipanggil Megawati Hari Ini, Gara-garanya Terkait Pernyataan Siap Jadi Presiden
Namun, pernyataan siap Ganjar Pranowo itu agaknya berseberangan dengan DPP PDIP, sehingga membuat mendapat sanksi berupa teguran lisan.
Melansir Tribunnews, berikut fakta mengenai Ganjar Pranowo yang mendapat sanksi dari DPP PDIP.
1. Sempat ungkapkan siap
Pernyataan kesiapan Ganjar maju menjadi Capres 2024 terungkap dalam wawancara khusus dengan Fristian Griec, presenter B TV.
Wawancara khusus tersebut disiarkan pada Selasa (18/10/2022), dan potongan videonya kemudian viral dan menuai komentar sejumlah netizen (warganet).
"Ya untuk bangsa dan negara ini, apa sih yang kita tidak siap," ujar Ganjar Pranowo dengan penampilan tetap kalem.
Jawaban tersebut disampaikan Ganjar saat ditanya apakah dirinya siap menjadi calon presiden pada Pilpres 2024.
Namun, ketika ditanya soal kapan hendak deklarasi menjadi Capres, Ganjar menjawab, bahwa itu urusan partai politik.
"Ya yang mendeklarasikan partai-partai itu. Saya tidak tahu apakah partai cukup percaya dengan saya hehehe," ucapnya.
Dalam wawancara tersebut, Ganjar juga menyatakan dirinya adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Ganjar mengaku tetap menghormati etika politik di internal PDI-P di mana mekanisme pengumuman capres dilakukan oleh Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
Namun, di sisi lain, Ganjar pun menilai bahwa hasil survei juga mesti dilihat partai dalam mengusung capres ataupun calon wakil presiden (cawapres).