Tanggapan Legislator Muda DPRD Jatim Soal Wacana Kepala Daerah Dipilih Parlemen

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Sistem Pemilihan kepala daerah dipilih DPRD terus bergulir belakangan ini. 

Sebagai sebuah perbaikan sistem Pemilu, wacana tersebut didorong agar dilakukan kajian mendalam atau komprehensif. 

Legislator muda DPRD Jawa Timur, Dedi Irwansa, turut mendengar wacana tersebut. 

Dedi yang juga Ketua Komisi A, meyakini berbagai wacana tentang penyempurnaan sistem Pemilu pasti akan terus dikaji oleh pemerintah pusat. 

"Pasti Pak Mendagri sedang mengkaji," kata Dedi saat ditemui di Gedung DPRD Jatim, Kamis (7/8/2025). 

Wacana evaluasi sistem Pilkada ini, beberapa kali mencuat. Pada akhir tahun lalu misalnya, Presiden Prabowo Subianto pernah menyinggung tentang hal ini.

Kemudian, belum lama ini sejumlah elit partai politik di tingkat pusat juga menyampaikan wacana tersebut. 

Hingga saat ini, memang belum ada sikap resmi dari DPRD Jatim tentang wacana usulan agar kepala daerah dipilih oleh parlemen. 

Namun, secara pribadi Dedi mengakui bahwa beban anggaran untuk pelaksanaan Pilkada langsung memang sangat besar, mencapai triliunan rupiah. 

Di tengah kekuatan fiskal negara yang tidak baik-baik saja, Dedi memaklumi jika ada usulan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. 

Terlebih demokrasi keterwakilan alias tidak one man one vote untuk tingkat daerah, sebetulnya juga memungkinkan. 

"Nah, kami sangat berharap bahwa memilih pemimpin itu konteksnya, tujuannya itu kan demi menyejahterakan masyarakat," jelas Dedi. 

Dedi mengajak, agar dalam menanggapi wacana ini perlu meninjau secara mendalam atau komprehensif. 

Sistem yang dipilih, nantinya harus mampu membuat pemilihan kepala daerah optimal. Termasuk juga bisa memberikan pendidikan politik kepada warga. 

Jika usulan ini bisa terealisasi, maka besarnya anggaran Pilkada bisa dialihkan untuk pembangunan fisik yang lain, seperti halnya membangun sekolah. Bisa juga memastikan kesejahteraan untuk masyarakat secara langsung. 

"Bukan berarti memilih pemimpin tidak bermanfaat gitu kan. Cuma polanya, sistemnya, pendidikan politik masyarakat seperti apa," tandas legislator dapil Sidoarjo tersebut.