Bukan Koalisi Atau Oposisi, PDIP Jatim Tegaskan Jadi Penyeimbang Untuk Mengawal Program Pemda

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jatim menegaskan akan turut mengawal berbagai program dalam konteks pemerintahan di Jawa Timur. 

Sikap ini menjadi tindak lanjut pasca Kongres PDIP di Bali yang memutuskan bahwa PDIP bukan partai koalisi maupun oposisi terhadap pemerintah melainkan penyeimbang.  

Sekretaris DPD PDIP Jatim, Sri Untari Bisowarno mengatakan posisi penyeimbang dipilih lantaran sistem demokrasi di Indonesia sebetulnya tidak mengenal istilah koalisi atau oposisi. Namun di dalam maupun di luar pemerintahan atau penyeimbang. 

"Jika program-program pemerintah itu bagus, kami akan terus mendukung. Jika ada yang kurang tepat kami memberikan masukan. Itu yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum. Bekal kami untuk disampaikan kepada masyarakat," kata Untari saat ditemui di Gedung DPRD Jatim, Senin (4/8/2025). 

Sikap ini akan turut menjadi pegangan PDIP Jatim sebagai pengurus daerah. Sikap terhadap pemerintahan di tingkat provinsi misalnya, akan sama yakni mengawal berbagai program agar tetap sasaran. Untuk tingkat provinsi, PDIP memang bukan pengusung Khofifah-Emil saat Pilgub 2024 lalu. 

Namun, PDIP memastikan berbagai program akan terus dikawal. Misalnya, Untari menyoroti program beasiswa yang menyasar keluarga miskin dengan kategori miskin ekstrem. 

Untari yang juga Ketua Komisi E DPRD Jatim ini menilai pemberian beasiswa kepada keluarga miskin ekstrem sudah tepat. Sebab untuk mengentaskan kemiskinan memang perlu berbagi intervensi dari pemerintah. 

"Suntiknya melalui beasiswa yang bisa dipakai untuk kepentingan anak-anak kita ini supaya bisa sekolah dengan baik. Karena peruntukannya itu untuk kepentingan membeli peralatan sekolah," ujarnya. 

Program lain yang juga disoroti adalah Perempuan Tangguh Mandiri Jatim Sejahtera atau Putri Jawara. Program ini memberikan bantuan permodalan kepada perempuan kepala keluarga maupun perempuan yang suaminya sedang kena PHK. Bantuan yang dikucurkan untuk modal usaha dari Pemprov. 

Masing-masing dari penerima mendapat bantuan senilai Rp 3 juta. "Ini kan hal bagus, kalau hal bagus ya harus di dukung," jelas legislator dari Dapil Malang tersebut. 

Sikap resmi PDIP sebelumnya disampaikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam penutupan Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Sabtu (2/8/2025). 

Megawati menegaskan, bahwa PDIP akan mengambil sikap sebagai penyeimbang dalam pemerintahan Prabowo.

PDIP menyebut akan menjaga arah pembangunan nasional demi kepentingan rakyat. Megawati pun mengatakan PDIP akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. 

PDIP juga siap bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial dan amanat penderitaan, hukum yang berkeadilan.

Di sisi lain, Megawati menjelaskan bahwa kerap disalahpahami di ruang demokrasi bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang dianut Indonesia, tidak dikenal istilah oposisi atau koalisi. 

"Oleh karena itu PDIP tidak memposisikan sebagai oposisi, dan tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan,” ucapnya. *****