FAKTA Ganjar Pranowo yang Dapat Sanksi dari DPP PDIP: Sempat Nyatakan Siap, Kini Tergantung Megawati

SURYA.CO.ID - Berikut fakta mengenai Ganjar Pranowo yang mendapat sanksi dari DPP PDIP setelah menyatakan diri siap untuk menjadi calon presiden.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ganjar Pranowo sempat membuat pernyataan bahwa dirinya siap untuk maju dalam pemilihan Capres RI 2024 mendatang.

Hal itu disampaikannya dalam sebuah wawancara bersama B TV, yang dipandu oleh Fristian Griec.

Baca juga: Ganjar Pranowo Dipanggil Megawati Hari Ini, Gara-garanya Terkait Pernyataan Siap Jadi Presiden

Namun, pernyataan siap Ganjar Pranowo itu agaknya berseberangan dengan DPP PDIP, sehingga membuat mendapat sanksi berupa teguran lisan.

Melansir Tribunnews, berikut fakta mengenai Ganjar Pranowo yang mendapat sanksi dari DPP PDIP.

1. Sempat ungkapkan siap

Pernyataan kesiapan Ganjar maju menjadi Capres 2024 terungkap dalam wawancara khusus dengan Fristian Griec, presenter B TV.

Wawancara khusus tersebut disiarkan pada Selasa (18/10/2022), dan potongan videonya kemudian viral dan menuai komentar sejumlah netizen (warganet).

"Ya untuk bangsa dan negara ini, apa sih yang kita tidak siap," ujar Ganjar Pranowo dengan penampilan tetap kalem.

Jawaban tersebut disampaikan Ganjar saat ditanya apakah dirinya siap menjadi calon presiden pada Pilpres 2024.

Namun, ketika ditanya soal kapan hendak deklarasi menjadi Capres, Ganjar menjawab, bahwa itu urusan partai politik.

"Ya yang mendeklarasikan partai-partai itu. Saya tidak tahu apakah partai cukup percaya dengan saya hehehe," ucapnya.

Dalam wawancara tersebut, Ganjar juga menyatakan dirinya adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Ganjar mengaku tetap menghormati etika politik di internal PDI-P di mana mekanisme pengumuman capres dilakukan oleh Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Namun, di sisi lain, Ganjar pun menilai bahwa hasil survei juga mesti dilihat partai dalam mengusung capres ataupun calon wakil presiden (cawapres).

"Tentu terkait dengan realitas yang ada di survei dan kemudian semua orang perbincangan. Kan suara rakyat juga tidak boleh diabaikan," ujar kader PDI-P itu.

Lebih lanjut, Ganjar juga mengatakan, dirinya menunggu langkah konsolidasi PDI-P dalam membangun kerja sama politik antarpartai.

Menurut dia, PDI-P bisa mengusung calon sendiri karena sebagai pemenang Pemilu 2019.

Oleh karena itu, kata Ganjar, hendaknya partai lain bergabung dengan PDI-P dalam kerja sama politik.

"Rasa-rasanya bangsa ini terlalu besar untuk diurus sendirian. Ada banyak multidimensi persoalan yang ada di sana dan membutuhkan kebersamaan," tutur Ganjar.

Baca juga: Pengamat: Pernyataan Ganjar Pranowo Siap Maju Capres 2024 Bagian Taktik PDIP Untuk Hattrick Pilpres

2. Dapat sanksi dari DPP PDIP

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atas pernyataannya siap calon presiden (capres) 2024.

"Menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada Ganjar sebagai kader," kata Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komaruddin Watubun di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Senin (24/10/2022).

Komaruddin mengatakan pernyataan Ganjar Pranowo yang siap maju capres menimbulkan multitafsir di kalangan masyarakat.

"Meskipun tidak melanggar tapi pernyataan ini menimbulkan multitafsir kepada publik," ujarnya.

3. Megawati berhak tentukan capres-cawapres PDIP

Usai pertemuan, dengan didampingi Ganjar dan Ketua DPP PDIP Komaruddin Watubun, Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa persoalan sosok calon presiden dan calon wakil presiden adalah hak prerogatif Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Terkait capres dan cawapres, itu merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri," jelas Hasto dalam konferensi pers dikutip dari live streaming Kompas TV, Senin petang.

Dalam kesempatan itu Hasto juga menyinggung soal penegakan disiplin partai.

Ia menyebut bahwa fungsi penegakan disiplin berlaku bagi seluruh anggota dan kader partai tanpa terkecuali.

Dalam penegakan disiplin partai, PDIP mengacu pada asas equal treatment atau perlakuan yang sama rata.

"Fungsi penegakan disiplin dijalankan bagi seluruh anggota partai tanpa kecuali, semua ada equal treatment," kata dia.

Ikuti Berita Lainnya di News Google SURYA.co.id