Lukas Enembe Harus Gentleman, Tokoh Agama Beber Fakta 20 Tahun Otsus Rakyat Papua Tetap Miskin

SURYA.co.id | JAYAPURA - Para tokoh Islam dan Kristen di Papua mendesak supaya Gubernur Papua, Lukas Enembe bersikap gentleman berani mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut para tokoh agama di sana, rakyat Papua hanya mendengar pemerintah pusat mengucurkan dana miliaran hingga triliunan selama otonomi khusus (otsus) yang berjalan 20 tahun ini.

Namun, uang sebanyak itu tak terdengar mengucur kepada masyarakat, malahan rakyat Papua tetap miskin.

Seperti diketahui, Lukas Enembe telah ditetapka sebagai tersangka dugaan gratifikasi sebesar Rp 1 miliar oleh KPK.

Rupanya, aliran dana di rekening Lukas Enembe hasil penelusuran PPATK, nilainya fantastis. Bahkan, uang Lukas Enembe sekitar Rp 560 miliar mengalir ke kasino di dua negara.

Politisi Partai Demokrat itu telah mangkir dari panggilan KPK. KPK kembali memanggil Lukas Enembe untuk kedua kalinya pada Senin 26 September 2022.  

Hingga saat ini, belum ada kepastian, apakah Lukas Enembe akan menghadiri panggilan KPK itu atau tidak.

Berikut para tokoh agama di Papua ikut berkomentar atas penetapan tersangka Lukas Enembe.

Pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayah Firdaus Koya Jayapura, Ustad Ismail Asso, meminta agar Gubernur Papua mengikuti proses hukum yang dilakukan oleh KPK.

“Sebagai Tokoh Agama, saya tetap konsisten dan mengimbau jika memang kepala suku besar, Gubernur Papua Bapak Lukas Enembe statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka, saya minta segera menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan di depan hukum,” kata Ismail Asso, Sabtu (20/9/2022).

Ismail Asso yang juga Ketua Forum Komunikasi Muslim Pegunungan Tengah menyarankan agar Gubernur Lukas Enembe secara gentleman mengikuti proses hukum yang dilakukan KPK dan segera dapat dilakukan pemeriksaan oleh KPK.

Dengan demikian, lanjut Ismail Asso, kepastian politik dan tertib pelayanan pemerintahan Propinsi Papua berjalan secara baik, aman, damai dan mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Papua berbagai lapisan.

“Demikian imbauan sebagai seorang Tokoh Agama demi masa depan kelanjutan kemanan kesejahteraan dan ketentraman keamanan seluruh rakyat Papua,” ujarnya.

Ismail Asso menambahkan, siapapun pejabat orang asli Papua jika terbukti korupsi apalagi kalau sudah ditetapkan tersangka, maka harus tetap diproses hukum.

“Jaminannya adalah kenyataan kemiskinan rakyat semesta Papua sebagai tolak ukur kebenaran bagi saya dan saya sebagai rakyat bagian dari rakyat kecil dan itu kenyataan (fakta) ribuan orang rakyat Papua selama ini tidak sejahtera (miskin),” katanya.