surabaya Darurat Kekurangan Guru

3 Solusi Surabaya Darurat Kekurangan Guru: Kuota CPNS 2026 Ditambah, Eri Cahyadi Siapkan Cara Ini

Surabaya krisis guru SD dan SMP. Banyak guru pensiun, formasi tak terpenuhi, beban mengajar melonjak. Ini sederet solusinya.

Tribunnews
GURU MASUK PENJARA - Ilustrasi guru ngajar. Surabaya krisis guru SD dan SMP. Banyak guru pensiun, formasi tak terpenuhi, beban mengajar melonjak. Ini sederet solusinya. 

“Kita sudah jalan duluan. Dan, Alhamdulillah sekarang pusat juga ada smart board, sehingga semakin menguatkan,” tambahnya.

Wali Kota dua periode ini menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan guru tidak bisa dilakukan hanya dengan menghitung kekurangan di sekolah negeri.

Namun, Wali Kota berpendapat bahwa harus melibatkan ekosistem pendidikan swasta agar kualitas pendidikan kota tetap berimbang.

Menanggapi pernyataan DPRD Surabaya mengenai kekurangan guru, Eri mengatakan pemerintah kota akan menghitung ulang kebutuhan riil guru.

Ini akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

“Kalau yang negeri itu tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, harus gabung (berkoordinasi) dengan swasta. Pendidikan itu negeri dan swasta harus berimbang. Maka kita akan hitung jangan hanya lihat guru negeri saja, tapi bagaimana mereka saling bergerak bersama,” ujar Eri.

Untuk menghitung kebutuhan guru secara akurat, Pemkot akan melakukan evaluasi terpadu bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Negeri dan Swasta dari jenjang SD hingga SMP.

Proses ini juga melibatkan organisasi profesi seperti PGRI.

“Nanti kita hitung jumlah sekolah, jumlah murid, dan jumlah guru. Dari situ baru kelihatan berapa kekurangannya,” kata Eri.

Ia menilai, selama ini perhitungan kebutuhan guru sering terkotak antara negeri dan swasta.

Padahal, banyak guru yang berpotensi mengajar lebih dari satu sekolah.

“Kadang sekolah A kekurangan guru Matematika, tapi guru di sekolah lain setelah mengajar beberapa jam justru menganggur. Harusnya dia connect ke sekolah lainnya,” ujarnya.

Karena itu, Eri menyampaikan bahwa Pemkot akan 'merobohkan batas' antar sekolah agar sistem penugasan guru bisa lebih fleksibel.

"Maka kita tidak bisa menghitung sendiri tanpa melibatkan MKKS negeri dan swasta," tegas Doktor Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Universitas Airlangga Unair ini.

Eri menegaskan bahwa semua langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas pendidikan di Surabaya tidak terganggu meski terdapat kekurangan guru.

Sumber: Surya
Halaman 3/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved